UU Kripto Gagal di Senat AS, Tiga Regulator Malah Bergerak Sendiri-Sendiri

Senat Amerika Serikat menolak melanjutkan pembahasan Undang-Undang CLARITY (H.R. 3633) pada 15 September lewat pemungutan suara 49-50, jauh dari 60 suara yang dibutuhkan agar rancangan itu bisa maju. Padahal RUU tersebut dirancang untuk membagi tugas pengawasan pasar aset kripto secara jelas antara dua otoritas: Securities and Exchange Commission (SEC) yang mengurus sekuritas, dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) yang mengurus derivatif. Dengan gagalnya RUU ini, pembagian kewenangan itu tetap menggantung.

Yang menarik, kebuntuan di Senat tidak membuat regulator ikut diam. Dalam sembilan hari, tiga lembaga sekaligus—SEC, CFTC, dan Federal Reserve—mengambil langkah masing-masing dengan memakai kewenangan yang sudah mereka miliki. Inilah inti ceritanya: ketika payung hukum besar tak kunjung ada, tiap lembaga menambal sendiri bagian yang jadi tanggung jawabnya.

SEC pada 17 September mengumumkan Innovation Exemption, semacam keringanan sementara. Aturan ini memberi ruang bagi tempat perdagangan tertentu untuk memperdagangkan saham yang sudah "ditokenkan"—yakni saham biasa yang haknya dicatat dalam bentuk token digital—tanpa harus mendaftar sebagai bursa resmi. Syaratnya, token itu tetap harus menjaga hak pemegang saham seperti dividen dan hak suara. SEC juga membatasi jumlah saham yang boleh diperdagangkan lewat skema ini, membatasi volumenya, dan mewajibkan data transaksi seperti harga, ukuran, dan waktu dibuka ke publik secara berkala. Menurut pejabat komisi, keringanan ini bersifat sementara, sebagai jembatan sambil aturan jangka panjang disiapkan.

Pada hari yang sama, CFTC mengeluarkan posisi "no-action" untuk penyedia perangkat lunak pasif—pihak yang perangkat lunaknya sekadar memberi pengguna akses ke pasar derivatif teregulasi. Artinya, selama mereka memenuhi syarat yang ditetapkan, untuk sementara mereka tidak akan dikenai tindakan.

Sepekan kemudian, pada 24 September, Federal Reserve mengusulkan aturan bagi penerbit stablecoin pembayaran yang berada di bawah pengawasannya. Stablecoin pembayaran adalah token digital yang nilainya dipatok ke mata uang. Usulan ini mewajibkan penerbit menyimpan cadangan satu banding satu: setiap satu token harus ditopang satu unit aset bermutu tinggi, misalnya surat utang jangka pendek pemerintah AS. Logikanya sederhana—cadangan penuh itu yang memastikan token selalu bisa ditukar kembali sesuai nilainya. Usulan itu juga menetapkan standar permodalan, manajemen risiko, dan proses perizinan bagi bank yang ingin menerbitkan stablecoin di bawah Undang-Undang GENIUS. Masa masukan publik akan ditutup 60 hari setelah aturan resmi diterbitkan.

Yang perlu diingat, semua langkah ini menjawab persoalan yang spesifik dan sifatnya sementara atau sepotong-sepotong. Tak satu pun menggantikan undang-undang tunggal soal struktur pasar yang tadinya diharapkan lahir dari CLARITY Act. Jadi selama Senat belum menemukan titik temu, kerangka besar aturan kripto di AS masih menggantung, dan arah berikutnya akan sangat bergantung pada perkembangan politik serta aturan turunan yang belum final.