Senat Prancis Setujui Berbagi Data Pajak Kripto, Mulai Berlaku Bertahap 2027

Senat Prancis pada Selasa, 27 Oktober, menyetujui dalam pembacaan pertama sebuah rancangan undang-undang yang akan membawa negara itu bergabung ke kerangka pelaporan pajak aset kripto milik OECD (Crypto-Asset Reporting Framework). Intinya satu: data rekening dan transaksi kripto para pengguna akan mulai dipertukarkan antarnegara secara rutin setiap tahun, dengan penerapan bertahap sejak 2027.

Yang perlu dipahami lebih dulu, ini bukan pajak baru. Aturan ini tidak menambah beban pungutan apa pun; ia hanya mengatur agar otoritas pajak bisa saling bertukar data yang sebetulnya sudah mereka kumpulkan. Jadi yang berubah bukan berapa besar pajaknya, melainkan seberapa mudah otoritas melihat aktivitas kripto seseorang lintas negara.

Mekanismenya begini. Selama ini aset kripto relatif sulit dilacak otoritas pajak, apalagi kalau rekening atau platformnya berada di yurisdiksi lain. Dengan kerangka ini, platform kripto diwajibkan melaporkan identitas pengguna, negara tempat ia terdaftar sebagai wajib pajak, dan nomor pokok pajaknya, bersama jumlah transaksi, kuantitas aset, serta total nilai per jenis aset. Cakupannya luas: penukaran kripto ke uang tunai, tukar-menukar antaraset kripto, sampai transfer. Karena puluhan negara memakai standar data yang sama lalu saling menukarnya setiap tahun, menyembunyikan aset di bursa luar negeri menjadi jauh lebih sulit.

Skalanya juga tidak kecil. Rancangan ini meratifikasi keikutsertaan Prancis dalam kesepakatan yang ditandatangani di Asunción, Paraguay, pada November 2024, dan secara keseluruhan sudah ada 77 yurisdiksi yang berkomitmen menerapkan kerangka tersebut. Semakin banyak yang ikut, semakin rapat jaring pertukaran datanya.

Meski begitu, langkah ini belum final. Persetujuan Senat baru pembacaan pertama; Majelis Nasional Prancis masih harus mengesahkannya sebelum aturan benar-benar berlaku. Jadwal penerapan yang dipatok mulai 2027 juga memberi jeda sebelum pertukaran data pertama benar-benar berjalan. Yang layak diperhatikan ke depan adalah apakah Majelis Nasional ikut meloloskannya dan bagaimana yurisdiksi lain merealisasikan komitmen mereka — dua hal itulah yang akan menentukan seberapa nyata dampaknya di lapangan.