Saylor: Adopsi Massal, Bukan Undang-Undang, yang Paling Melindungi Kripto

Michael Saylor, Ketua Eksekutif perusahaan bitcoin Strategy Inc. (MSTR), lewat unggahan di X pada 19 September berargumen bahwa peluang terbesar industri kripto bukan terletak pada mengejar kepastian melalui undang-undang, melainkan pada membangun produk keuangan yang benar-benar dipakai jutaan orang. Pandangan itu ia sampaikan tak lama setelah kompromi RUU CLARITY gagal melaju di Senat pada 15 September, ketika mosi untuk mulai membahasnya tidak mencapai 60 suara yang dibutuhkan sehingga pembahasan formal tak pernah dibuka.

Satu gagasan menopang seluruh argumennya: perlindungan paling kuat bagi inovasi keuangan digital datang dari orang yang memakainya, bukan dari pasal-pasal. Saylor menghitung, jika ada sekitar 50 juta pengguna yang puas dan merasakan biaya lebih murah, akses lebih luas, serta kendali lebih besar atas uang mereka, orang-orang itu punya kepentingan langsung untuk mempertahankan inovasi tersebut. Di sinilah letak mekanismenya: undang-undang bisa berubah saat pemerintahan berganti, tetapi jutaan nasabah yang bergantung pada layanan yang andal menjadi konstituen politik yang mahal untuk diabaikan. Semakin banyak yang memakai, semakin tinggi ongkos politik untuk memutar balik kebijakan.

Dari sudut itu, Saylor melihat kepastian hukum sebagai pedang bermata dua. Aturan yang jelas memang bisa melindungi hak kepemilikan dan menjaga persaingan, tetapi undang-undang yang sama juga bisa membuat pembatasan menjadi lebih sulit dicabut di kemudian hari. Kompromi CLARITY versi September, misalnya, akan melarang penyedia membayar imbalan semata-mata karena nasabah menyimpan stablecoin pembayaran, sambil tetap membolehkan insentif berbasis aktivitas. Ada pula arahan agar Kementerian Keuangan membatasi imbalan tertentu setelah temuan soal perpindahan dana yang besar dan merugikan dari bank-bank komunitas. Ketentuan lain membatasi ruang uji coba inovasi hanya untuk perusahaan berkaryawan maksimal 25 orang, dengan tiap komisi hanya boleh menyetujui 20 proyek per tahun. Karena Senat menolak, semua ketentuan itu tak pernah berlaku. Sebagai catatan, aturan terpisah lewat GENIUS Act sudah lebih dulu melarang penerbit stablecoin membayar bunga atau imbal hasil. Stablecoin sendiri dirancang untuk menjaga nilainya relatif stabil sambil menopang pembayaran, penyelesaian transaksi, dan perdagangan.

## Jalur yang sudah terbuka tanpa menunggu undang-undang baru

Alih-alih menunggu satu undang-undang besar, Saylor menunjuk sejumlah pintu yang menurutnya sudah bisa dilewati dengan aturan yang berlaku sekarang. Ia mengutip keringanan bersyarat dari otoritas pasar modal (SEC) pada 17 September untuk perdagangan sejumlah saham yang ditokenisasi, yang oleh Ketua SEC Paul Atkins digambarkan sebagai kelonggaran sementara yang mengarah pada aturan tetap. Ia juga menyebut pelonggaran hambatan pengawasan untuk penitipan aset kripto di bank oleh otoritas pengawas perbankan (OCC). Ketua CFTC Michael Selig disebut berkomitmen memakai kewenangan yang ada bila CLARITY tetap macet, sementara Menteri Keuangan Scott Bessent mengaitkan penerapan stablecoin dengan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan peran dolar secara global.

Dari situ Saylor menyusun daftar yang ia inginkan: aturan yang jelas, pintu masuk pasar yang terbuka, perlindungan kepemilikan, keterbukaan yang jujur, penegakan terhadap penipuan, dan kebebasan nasabah berpindah di antara layanan yang bersaing. Ia mendorong bank untuk ikut bersaing dalam penitipan, distribusi, pembayaran, dan kredit, bukan meminta perlindungan dari pesaing yang lebih baik. Rencananya mencakup penitipan aset di bank, pinjaman beragun bitcoin, hingga distribusi yang lebih luas dan jam dagang yang lebih panjang untuk saham dan surat berharga terbitan perusahaannya. Ia menargetkan 2027 dan 2028 sebagai waktu menggelar produk dalam skala besar, mengubah keringanan sementara menjadi aturan tetap, dan mengejar legislasi terfokus hanya bila kewenangan baru memang diperlukan.

Yang perlu dicatat, ini adalah sebuah argumen dan visi, bukan kebijakan yang sudah berjalan. Apakah gambaran ini terwujud bergantung pada langkah nyata para regulator memakai kewenangan yang ada dan pada apakah produk-produk itu benar-benar diminati publik. Sinyal yang layak diperhatikan ke depan adalah sejauh mana kelonggaran sementara tadi berubah menjadi aturan permanen, dan seberapa cepat lembaga keuangan bergerak. Arah cerita ini masih terbuka dan sangat bergantung pada perkembangan di lapangan, bukan pada satu keputusan tunggal.