RUU Kripto CLARITY Kandas di Senat, Kepastian Aturan Justru Makin Jauh

Rancangan undang-undang CLARITY yang seharusnya menata aturan main pasar kripto di Amerika Serikat kandas di Senat, gagal mengumpulkan 60 suara yang dibutuhkan untuk maju setelah sejumlah negosiator dari kubu Demokrat yang berbulan-bulan menggarapnya justru memilih menolak. Kegagalan ini menutup peluang RUU tersebut sepanjang 2026.

Inti persoalannya sederhana tapi penting: tanpa undang-undang yang jelas, pelaku pasar kripto tetap bekerja di ruang abu-abu. Aturan yang tegas memberi kepastian — bisnis tahu apa yang boleh dan tidak, investor tahu perlindungan seperti apa yang mereka punya. Ketika RUU-nya mati, ketidakpastian itu tidak hilang; malah, seperti diakui penasihat kripto Gedung Putih Patrick Witt, kekaburan aturan di pasar kripto diperkirakan akan makin terasa.

Witt menyebut penolakan terhadap RUU ini "agak ironis". Ia menyoroti bahwa keterlibatan pendapatan kripto Presiden Donald Trump dijadikan isu politik, padahal menurutnya dua ketentuan etika "belum pernah ada sebelumnya" sudah dinegosiasikan masuk ke dalam RUU. Trump, katanya, setuju melarang seluruh pejabat federal — termasuk dirinya — menerbitkan atau mensponsori aset digital, serta melepas kepemilikan kripto besar atau menaruhnya dalam blind trust. Witt juga menunjuk bahwa para senator di komite perbankan sendiri memiliki dan memperdagangkan saham perusahaan keuangan yang mereka awasi; hal itu memang legal selama dilaporkan sesuai tenggat, tetapi ia memakainya untuk menekankan janggalnya kritik yang dialamatkan ke Trump.

Di sisi lain, Witt menuding lobi perbankan yang "agresif" sebagai penyebab RUU ini tergelincir. Titik pertengkarannya ada pada satu mekanisme: RUU membuka pintu bagi platform kripto pihak ketiga untuk memberi imbalan atas kepemilikan stablecoin — semacam bunga bagi pemegang aset digital yang nilainya dipatok ke mata uang. Kalangan bank menolak ketentuan ini, karena imbalan semacam itu bisa menarik dana keluar dari simpanan perbankan tradisional. Sebuah kompromi sempat dirancang, yakni melarang imbal hasil untuk kepemilikan pasif tetapi tetap mengizinkan imbalan yang terkait perdagangan aktif; jalan tengah itu pun tetap ditentang. Witt menyindir, kalau benar klaim lobi bahwa gagalnya RUU berarti matinya perbankan komunitas, maka bank komunitas sendirilah yang paling merugi dari kekalahan ini.

Namun kritik tidak hanya datang dari seberang. Nic Carter, mitra di Castle Island Ventures yang dikenal sebagai pendukung Trump, menilai sang presiden "tanpa perlu memperumit" proses legislasi dengan mengaitkan dirinya dan keluarganya ke dunia kripto. Artinya, bahkan di kalangan yang mendukung kripto, ada yang melihat keterlibatan personal itu sebagai beban bagi peluang RUU.

Bagi pelaku pasar, yang perlu diikuti ke depan bukan retorika siapa yang benar, melainkan apakah muncul upaya legislasi baru dan bagaimana isu imbalan stablecoin serta batas kepentingan pejabat diselesaikan. Selama titik-titik itu belum jelas, kabut aturan yang sama akan terus menaungi pasar — dan itulah kondisi yang, menurut pengakuan dari dalam Gedung Putih sendiri, berpotensi memburuk.