RUU Aset Digital AS Mandek di Senat, Terganjal Sengketa Etika

Rancangan undang-undang aset digital di Amerika Serikat yang dikenal sebagai CLARITY Act gagal melaju di Senat setelah pemungutan suara berakhir tipis, 49-50. Hasil itu praktis menghentikan langkah beleid tersebut untuk sementara, dan jalan untuk membangkitkannya kembali terlihat sempit serta rumit.

Yang menarik, satu suara penolakan justru datang dari pendukungnya sendiri. Senator Republik Thom Tillis di detik akhir mengubah suaranya menjadi menolak — bukan untuk mematikan RUU, melainkan sebagai taktik prosedural khas Senat: dengan berada di pihak yang kalah, ia berhak mengajukan beleid ini untuk dibahas lagi. Masalahnya, untuk benar-benar meloloskannya Tillis butuh 60 suara, dan angka itu masih jauh. Ini soal aturan main di Senat AS: sekadar menang tipis tidak cukup, sebuah RUU perlu ambang 60 suara untuk melewati tahap penghentian debat sebelum bisa disahkan.

Waktu pun menekan. Senat akan memasuki masa reses sekitar 2 Oktober, dan DPR (House) juga bersiap rehat untuk urusan pemilu pada periode yang sama. Artinya, jendela untuk bernegosiasi mengecil hari demi hari.

## Bukan soal teknis kripto, tapi soal etika

Akar kebuntuan bukanlah detail teknis kebijakan kripto, melainkan etika. Presiden Trump dilaporkan meraup pendapatan terkait kripto senilai 1,4 miliar dolar AS sepanjang 2025. Kubu Demokrat ingin paparan keuangan sebesar itu memicu pembatasan serius atas perilaku presiden, dan mereka menuntut aturan itu masuk ke dalam RUU. Republik sudah melakukan 126 perubahan untuk merayu Demokrat, termasuk kontrol lebih ketat bagi pejabat publik — tetap belum cukup.

Tujuh senator Demokrat menyatakan masih terbuka untuk berunding, di antaranya Angela Alsobrooks yang semula mendukung pembahasan maju dan menyebut kompromi soal ketentuan etika masih mungkin. Namun terbuka untuk bicara dan benar-benar memberikan suara adalah dua hal berbeda; di celah itulah banyak RUU akhirnya kandas.

Selain sengketa etika, sejumlah pasal di dalam RUU juga belum kelar: batas imbal hasil (yield) stablecoin, kontrol atas aliran dana ilegal, dan perlindungan bagi pengembang. Ini bukan detail sepele — pasal-pasal semacam ini bisa membalik suara.

## Apa yang bisa mengubah gambaran

Salah satu skenario yang terus mengemuka adalah sesi lame-duck setelah pemilu November — masa sidang ketika anggota lama masih menjabat sebelum yang baru dilantik — yang mungkin melonggarkan peta suara. Pendukung CLARITY menunjuk RUU GENIUS soal stablecoin sebagai preseden: beleid itu sempat gagal sebelum akhirnya lolos setelah negosiasi ulang. Bedanya, GENIUS tidak menanggung beban isu pendapatan kripto presiden senilai 1,4 miliar dolar.

Sementara Kongres buntu, SEC dan CFTC tetap menerbitkan panduan soal aset digital. Panduan lembaga yang tambal sulam ini jelas bukan pengganti undang-undang yang utuh, tapi setidaknya memberi pijakan bagi pelaku usaha kripto agar tidak beroperasi dalam gelap.

Yang perlu diperhatikan pembaca: arah cerita ini bergantung pada negosiasi yang, sejauh ini, belum tampak rampung. Sinyal yang layak dipantau adalah apakah cukup suara Demokrat bisa dirangkul sebelum reses 2 Oktober, atau apakah pembahasan justru digeser ke sesi setelah pemilu. Selama tuntutan soal akuntabilitas eksekutif belum bertemu titik temu, RUU ini kemungkinan besar jalan di tempat.