Regulator Perbankan Eropa Dorong Aturan untuk Pinjaman Kripto, DeFi Ikut Disorot

Otoritas perbankan Uni Eropa merekomendasikan agar Komisi Eropa mempertimbangkan membuat aturan untuk aktivitas pinjam-meminjam aset kripto — termasuk yang berjalan lewat protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan layanan yang menjadi pintu masuknya. Rekomendasi ini muncul dalam tanggapan tertanggal 24 September atas konsultasi Komisi soal peninjauan ulang kerangka aturan kripto Eropa, MiCA, dan mencatat bahwa aktivitas pinjam-meminjam kripto sudah berlangsung di setidaknya 16 negara anggota.

Alasan utamanya adalah kekhawatiran soal celah aturan. MiCA melarang penerbit dan penyedia jasa aset kripto membayar bunga atas jenis token tertentu, misalnya stablecoin. Masalahnya, lewat skema pinjam-meminjam, seseorang tetap bisa memperoleh imbal hasil dari stablecoin yang sama. Artinya, bunga yang ditutup di pintu depan bisa tetap masuk lewat pintu samping. Ketimpangan seperti inilah yang membuat regulator resah: kalau satu jalur dilarang tapi jalur lain yang mirip dibiarkan, aturannya jadi mudah disiasati dan perlindungan bagi pengguna ikut bocor.

Di luar soal itu, otoritas tadi juga menyebut sejumlah risiko lain: keterbukaan informasi yang menyesatkan, penggunaan utang berlebihan (leverage), efek penularan bila satu pihak gagal, serta peretasan dan penipuan. Sebagai pengaman, mereka menyodorkan beberapa opsi — batas leverage, kewajiban mengungkap informasi, dan standar ketahanan terhadap serangan siber. Perlu ditegaskan, semua ini masih usulan; belum satu pun berlaku sebagai aturan resmi Uni Eropa.

## Kenapa "siapa yang pegang kendali" jadi inti perdebatan

Di tengah pembahasan itu, muncul perselisihan tentang bagaimana "vault" atau lumbung dana on-chain seharusnya diperlakukan. Vault pada dasarnya adalah wadah yang mengumpulkan dan menyalurkan dana deposan ke strategi pinjaman atau strategi pencari imbal hasil lainnya. Pertanyaannya: apakah aturan yang sudah tertanam di kode program plus hak pengguna untuk menarik dana sudah cukup jadi pengaman, atau justru kendali manusia di baliknya yang menentukan sifat sebenarnya.

Pendiri Morpho, Paul Frambot, mengusulkan memisahkan vault menjadi dua kategori. Yang "tanpa kustodian" (noncustodial) berjalan lewat aturan program otomatis, penundaan waktu (timelock), izin berbasis peran, dan jalur keluar bagi pengguna. Sedangkan yang "diskresioner" memberi pengelola keleluasaan lebih besar mengatur alokasi dan strategi aset. "Kalau pengguna bisa keluar dalam waktu wajar tanpa bergantung pada kurator, maka vault itu bersifat tanpa kustodian," kata Frambot.

Pendiri Aave, Stani Kulechov, tidak sepakat. Menurutnya, pengelola yang bisa memindah-mindahkan modal antarpasar atau melebarkan cakupan di luar mandat awal pengguna semestinya tidak otomatis dianggap tanpa kustodian hanya karena memakai timelock. "Vault yang benar-benar layak disebut tanpa kustodian adalah yang tidak punya pengelola," ujarnya.

Nada serupa datang dari Komisioner SEC, Hester Peirce, yang menekankan bahwa jawabannya bergantung pada detail tiap pengaturan. Pengelola yang memilih strategi, memindahkan aset, atau menetapkan parameter pinjaman, katanya, mungkin perlu menilai apakah kegiatan mereka menyentuh hukum sekuritas. "Apakah struktur dan aktivitas suatu vault atau strategi pinjaman masuk dalam cakupan hukum sekuritas federal akan bergantung pada fakta dan keadaan spesifiknya," kata Peirce.

Yang penting dicatat, dokumen dari otoritas Eropa tadi masih berstatus rekomendasi untuk proses peninjauan Komisi, bukan aturan pinjaman final. MiCA sendiri baru mulai berlaku penuh pada 30 Desember 2024, sementara ketentuan untuk token yang dijamin aset dan token uang elektronik berlaku sejak 30 Juni 2024. Karena itu arah akhirnya belum pasti: yang layak dipantau adalah apakah Komisi benar-benar mengadopsi usulan ini, dan bagaimana definisi "tanpa kustodian" akhirnya dirumuskan — sebab dari perdebatan di atas, justru di titik itulah letak perbedaan yang belum selesai.