RBI Rem Kripto Swasta, Gas Rupee Digital: Strategi Dua Jalur India

Pada 3 Oktober, Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra menegaskan bank sentral India tetap enggan merangkul mata uang digital swasta — dan di saat yang sama mendorong kuat tokenisasi obligasi serta rupee digital, sementara unit intelijen keuangan negara itu mengirim teguran ke 15 platform kripto luar negeri yang beroperasi tanpa izin. Satu gambaran besar menyatukan semua kabar ini: India menempuh strategi dua jalur — menekan kripto swasta di satu sisi, menggenjot uang digital versi negara di sisi lain.

Berbicara di Kautilya Economic Conclave, New Delhi, Malhotra menyebut kekhawatiran intinya dengan istilah *singleness of money*. Gagasannya sederhana: semua bentuk uang yang beredar di satu perekonomian harus bernilai sama dan bisa saling ditukar tanpa ragu. Satu rupee di rekening bank mestinya setara dengan satu rupee di tangan. Kalau aset kripto dinilai atau dijamin dengan cara yang menyimpang dari uang negara, prinsip itu retak — uang tak lagi tunggal, melainkan terpecah jadi banyak versi dengan nilai yang bisa berbeda-beda. Begitu itu terjadi, bank sentral lebih sulit menjalankan kebijakan moneter karena tidak lagi mengendalikan seluruh uang yang beredar, dan arus modal keluar-masuk pun jadi lebih sulit dipantau. Jadi keberatan RBI bukan sekadar soal tak suka Bitcoin, melainkan soal bagaimana sistem keuangan India bekerja bila uang digital swasta benar-benar meluas.

Malhotra juga mempertanyakan apakah India sebenarnya butuh kripto swasta untuk pembayaran dalam negeri. Infrastruktur yang ada — UPI, IMPS, dan seluruh rangkaiannya — menurutnya sudah bekerja baik. Untuk urusan lintas negara pun, ia menawarkan mata uang digital bank sentral (CBDC) sebagai jawaban, bukan kripto swasta. Dengan kata lain, RBI memposisikan diri bukan anti-inovasi, melainkan anti-kripto-swasta secara spesifik.

## Ke mana sebenarnya RBI ingin melangkah

Di balik sikap skeptis itu, ada dorongan digital yang nyata di dalam RBI. Di Global Fintech Festival pada September, Malhotra memaparkan sejumlah inisiatif yang sedang berjalan: CBDC yang bisa diprogram, sekuritas tertokenisasi, dan obligasi korporasi tertokenisasi yang diselesaikan lewat rupee digital grosir. Ini bukan uji coba yang jauh di awang-awang.

SEBI, otoritas pasar modal India, meluncurkan pilot Demat 2.0 untuk obligasi korporasi tertokenisasi pada 10 September. Obligasi ini memakai teknologi buku besar terdistribusi untuk mencatat kepemilikan, tetapi penyelesaian transaksinya tetap memakai uang bank sentral — bukan stablecoin swasta, bukan jalur kripto. Pilihan desain itulah yang penting: SEBI dan RBI ingin mengambil efisiensi penyelesaian ala blockchain, sambil menaruh uang negara di pusat setiap transaksi. Pola yang sama terlihat pada Unified Markets Interface yang memperkuat infrastruktur penyelesaian digital, serta sertifikat deposito tertokenisasi yang ikut masuk hitungan. Program rupee digital juga meluas — pada Agustus diperkenalkan penyaluran bantuan langsung berbasis CBDC untuk wilayah tertentu, memakai rupee digital untuk membagikan manfaat pemerintah secara langsung. India bahkan disebut masih berdiskusi dengan Rusia soal infrastruktur penyelesaian perdagangan berbasis CBDC, meski belum ada kesepakatan final.

## Teguran ke 15 platform dan garis yang dijaga ketat

Sikap regulasi India terhadap bisnis kripto punya gigi, sekalipun tak ada larangan menyeluruh. Sejak Maret 2023, penyedia layanan aset digital wajib terdaftar di Financial Intelligence Unit-India dan mematuhi aturan anti pencucian uang — dan kewajiban itu berlaku pula bagi platform luar negeri, bahkan yang tak punya kantor fisik di India. Atas dasar itu, FIU-India mengirim teguran ke 15 platform kripto luar negeri yang beroperasi tanpa registrasi. Pesannya jelas: aturan ditegakkan, bukan sekadar ditulis lalu ditinggalkan.

Perdagangan tetap berjalan di bawah kerangka yang ada, dan tak ada larangan total. Namun bank-bank sengaja dijaga berjarak dari eksposur kripto swasta — sebuah pilihan kebijakan yang dipegang teguh. Dokumen internal dari Juli mengarah pada kecenderungan melarang stablecoin terbitan swasta secara khusus, demi melindungi lembaga keuangan yang diatur dari risiko aset semacam itu. Sementara itu UPI terus melebar ke luar negeri; per Juli sudah beroperasi di Singapura, Prancis, dan Uni Emirat Arab — langkah yang makin memperkuat argumen bahwa kripto swasta tak diperlukan untuk pembayaran lintas negara.

Yang belum jelas adalah seberapa lama India bisa mempertahankan garis ini saat adopsi kripto terus tumbuh di Asia. Kerangka hukum untuk aset digital masih berkembang, pemerintah masih menggodok legislasi yang lebih menyeluruh, dan belum ada kejelasan soal waktunya. Untuk sekarang, arah kebijakannya tetap sama: berhati-hati pada kripto swasta, berkomitmen pada tokenisasi, dan belum ada tanda keduanya akan berubah.