Prancis Usulkan Pajak Saat Kripto Ditukar Jadi Stablecoin Mulai 2027

Komite Keuangan Majelis Nasional Prancis menyetujui serangkaian usulan pajak kripto, dan yang paling menarik perhatian adalah rencana mengenakan pajak saat warga Prancis menukar aset kripto menjadi stablecoin, mulai tahun 2027. Intinya satu: langkah "pindah ke stablecoin" yang selama ini banyak dipakai sebagai tempat berteduh saat pasar bergejolak kini diusulkan menjadi momen yang bisa memicu kewajiban pajak.

Untuk mengerti kenapa ini penting, perlu dipahami apa itu stablecoin. Stablecoin adalah jenis aset kripto yang nilainya dipatok ke mata uang biasa seperti dolar, sehingga harganya relatif tidak naik-turun. Karena sifat itu, banyak pemegang kripto memindahkan dananya ke stablecoin ketika ingin keluar dari gejolak harga tanpa benar-benar menarik uangnya menjadi euro tunai. Selama ini perpindahan semacam itu sering dianggap belum memicu pajak; pajak baru muncul saat dana benar-benar dicairkan. Usulan baru ini mengubah titik itu: menukar kripto menjadi stablecoin akan dihitung sebagai peristiwa kena pajak tersendiri. Jadi bukan hanya saat uang ditarik keluar, tetapi juga saat pindah ke tempat berteduh di dalam dunia kripto itu sendiri.

Usulan ini datang satu paket dengan beberapa langkah lain. Ada aturan yang memungkinkan kerugian kripto dibawa dan dikompensasikan hingga 10 tahun ke depan. Ada pula rencana pajak keluar (exit tax) bagi pemegang aset kripto di atas €800.000 yang meninggalkan Prancis, serta kewajiban pelaporan untuk dompet self-custody yang nilainya setidaknya €100.000. Di sisi lain, komite menolak usulan memperluas pajak kekayaan pribadi ke aset kripto. Sebagai gambaran besarnya, tarif pajak keuntungan (capital gains) kripto di Prancis saat ini berada di 31,4%.

Yang perlu digarisbawahi, semua ini belum menjadi undang-undang. Komite masih meninjau 10 amandemen anggaran terkait kripto, dan beberapa poin seperti pelaporan dompet self-custody serta sanksi bagi platform kripto masih dibahas. Artinya isi akhirnya bisa berubah, dan sinyal yang perlu ditunggu adalah apakah usulan ini benar-benar disahkan menjadi aturan yang mengikat. Selama masih di tahap komite, ini lebih merupakan arah kebijakan ketimbang kepastian.

Arah itu sejalan dengan tren yang lebih luas di Eropa. Aturan Uni Eropa yang dikenal sebagai DAC8 mewajibkan platform kripto mulai mengumpulkan data identitas dan transaksi pelanggan sejak 2026, lalu melaporkannya ke otoritas pajak mulai 2027. Jadi gambaran umumnya adalah pengawasan dan pencatatan atas aktivitas kripto yang makin rapi, dan kabar dari Prancis ini adalah satu bagian dari arah tersebut.