Prancis Usul Platform Kripto Ikut Bertanggung Jawab atas Insiden di DeFi

Prancis mengusulkan agar platform kripto yang sudah berizin ikut menanggung sebagian tanggung jawab ketika nasabahnya mengalami insiden saat mengakses layanan keuangan terdesentralisasi, atau DeFi, melalui platform tersebut. Usulan ini diajukan bersama oleh otoritas keuangan Prancis saat Uni Eropa sedang meninjau aturan kriptonya, dan sampai sekarang belum mengubah aturan yang berlaku.

Inti gagasannya sederhana: pihak yang membukakan pintu harus ikut bertanggung jawab atas apa yang ada di balik pintu itu. DeFi berjalan di atas program otomatis yang disebut smart contract, bukan dijalankan oleh sebuah perusahaan yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau program itu bermasalah atau dieksploitasi, nasabah sering tidak punya tempat mengadu. Usulan Prancis mencoba menambal celah itu dengan menaruh tanggung jawab pada platform berizin yang selama ini menjadi gerbang masuk nasabah ke dunia tersebut.

Secara praktik, platform diminta memeriksa dulu protokol DeFi sebelum menawarkannya ke nasabah, lalu terus memantau kerentanan dan aktivitas mencurigakan setelahnya. Otoritas juga mendukung adanya sertifikasi untuk protokol DeFi dan smart contract-nya. Beban aturan ini tidak sama rata: penyedia yang besar menghadapi kewajiban penuh, sementara untuk perusahaan kecil kewajibannya dibuat lebih ringan sesuai skala.

Pintunya tidak ditutup rapat. Sebuah platform tetap boleh menghubungkan nasabah ke protokol yang belum bersertifikat, asalkan ia melakukan pemeriksaan sendiri dan memberi peringatan risiko yang lebih tegas. Untuk dompet yang dikelola sendiri oleh pengguna, otoritas menolak kewajiban sertifikasi menyeluruh bagi para pengembangnya, tetapi mendukung sertifikasi yang sifatnya sukarela bagi dompet canggih yang sudah menyatu dengan layanan DeFi. Prancis juga mengusulkan agar otoritas pasar Eropa, ESMA, diberi wewenang mengawasi penyedia layanan kripto yang besar di seluruh Uni Eropa.

Yang penting dipahami, ini masih tahap rekomendasi dalam sebuah proses peninjauan, bukan aturan yang sudah berlaku. Jalannya masih panjang: Komisi Eropa dijadwalkan melaporkan penerapan aturan kripto ini kepada parlemen paling lambat 30 Juni 2027, dan baru akan mengajukan usulan undang-undang kalau memang dipandang perlu. Artinya bentuk akhirnya masih bisa berubah, dan sinyal yang perlu diperhatikan adalah apakah rekomendasi semacam ini benar-benar masuk ke dalam revisi resmi atau tidak.