Prancis Setujui Usulan Pajak Kripto Baru, Lalu Tolak Anggaran yang Memuatnya

Komite Keuangan Majelis Nasional Prancis menyetujui beberapa usulan pajak baru atas aset kripto, lalu justru menolak seluruh bagian pendapatan dalam rancangan anggaran 2027 yang menampung aturan itu — sehingga pajak tersebut batal berlaku sebelum sempat diterapkan.

Intinya sederhana: aturan pajak ini lahir sebagai tempelan (amendemen) pada bagian anggaran yang mengatur dari mana negara mendapat pemasukan. Ketika komite memungut suara 31 berbanding 3, dengan dua abstain, untuk menolak seluruh bagian pendapatan itu, wadah tempat pajak kripto menumpang pun ikut tercoret. Jadi disetujui di tingkat komite tidak berarti apa-apa kalau wadah yang menampungnya dibatalkan.

Usulan pertama akan memperlakukan penukaran aset kripto menjadi stablecoin — jenis kripto yang nilainya dipatok agar stabil dan masuk kerangka aturan Uni Eropa bernama MiCA — sebagai penjualan yang kena pajak. Selama ini pajak biasanya baru muncul saat seseorang menukar kripto menjadi uang biasa; usulan ini menganggap tukar ke stablecoin pun sudah dihitung sebagai menjual, sehingga keuntungannya bisa ditarik pajak. Aturan ini akan berlaku untuk transaksi mulai 1 Januari 2027, dengan keuntungan dihitung memakai rata-rata tertimbang dari harga beli.

Usulan kedua berupa pajak keluar (exit tax) atas keuntungan kripto yang belum dicairkan, dikenakan saat penduduk pajak Prancis pindah ke luar negeri. Sasarannya rumah tangga yang menyimpan lebih dari €800.000 aset kripto — termasuk yang ada di bursa, rekening luar negeri, maupun dompet pribadi — dengan syarat orang itu pernah menjadi penduduk pajak Prancis setidaknya enam dari sepuluh tahun terakhir. Yang membuatnya berat, pajak ini menyasar keuntungan di atas kertas yang bahkan belum benar-benar diambil.

Ada pula usulan yang justru meringankan: kerugian kripto boleh dipakai untuk mengurangi pajak atas keuntungan hingga sepuluh tahun ke depan, jauh lebih longgar daripada batas satu tahun yang berlaku sekarang.

Yang belum pasti justru bagian terpentingnya. Majelis Nasional dijadwalkan mulai membahas bagian pendapatan pada 13 Oktober, dan pembahasan itu bertolak dari naskah asli usulan pemerintah — bukan dari versi yang sudah ditempeli amendemen di komite. Supaya benar-benar berlaku, pajak-pajak kripto tadi harus diajukan ulang dan disetujui di sidang penuh. Selama itu belum terjadi, statusnya masih sebatas usulan yang bisa berubah, dilanjutkan, atau hilang sama sekali. Jadi yang perlu diperhatikan pembaca adalah hasil pembahasan di sidang penuh mulai 13 Oktober; di situlah nasib aturan ini ditentukan.