Polandia Gagal Loloskan Aturan Kripto, Sekitar 2.000 Perusahaan Terancam Kehilangan Payung Hukum

Upaya Polandia untuk memberi aturan main bagi industri kripto kembali kandas. Parlemen (Sejm) kurang 25 suara untuk membatalkan veto Presiden Nawrocki terhadap rancangan undang-undang lisensi kripto, sehingga rencana itu gagal untuk ketiga kalinya. Batas waktu penyesuaian dengan aturan Uni Eropa, MiCA, pun sudah lewat tanpa Polandia punya kerangka lisensi sendiri di dalam negeri.

Inti persoalannya sederhana. MiCA adalah seperangkat aturan bersama Uni Eropa yang mengatur bagaimana perusahaan kripto boleh beroperasi. Tapi aturan Eropa itu perlu "pintu masuk" di tingkat nasional: sebuah undang-undang lokal yang menunjuk siapa yang berwenang memberi izin dan mengawasi. Tanpa undang-undang itu, perusahaan di Polandia tidak punya jalur resmi untuk mendapatkan lisensi — mereka beroperasi di ruang yang belum jelas payung hukumnya. Karena itulah kegagalan di parlemen langsung terasa: sekitar 2.000 perusahaan kini berada dalam posisi tanpa kejelasan izin, dan Polandia menjadi satu-satunya anggota Uni Eropa yang belum punya kerangka lisensi kripto domestik.

Bagi pelaku pasar, yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah ada upaya baru untuk mengegolkan aturan ini, entah lewat kompromi dengan presiden atau rancangan yang berbeda. Selama kebuntuan ini bertahan, perusahaan yang butuh kepastian hukum bisa memilih pindah ke negara Uni Eropa lain yang aturannya sudah siap, dan itu bisa menggeser pusat kegiatan industri kripto di kawasan. Arah penyelesaiannya masih terbuka dan sangat bergantung pada langkah politik berikutnya, jadi kabar soal negosiasi ulang atau jadwal pembahasan baru layak diikuti.