Peretasan Binance Nyalakan Lagi Perdebatan Aturan Kripto di AS

Peretasan besar di bursa kripto Binance menghidupkan lagi perdebatan di Amerika Serikat soal satu pertanyaan sederhana namun sulit: apakah aturan yang sedang dirancang benar-benar bisa mencegah, atau setidaknya memulihkan, dana kripto yang dicuri. Binance menyebut dompet panasnya dibobol sekitar pukul 16.05 waktu New York pada 29 Oktober, dengan estimasi kerugian sekitar $6,3 miliar dalam bentuk aset token.

Dalam pembaruan keesokan harinya, bursa itu mengatakan sekitar $3 miliar berhasil dibekukan di jaringan (on-chain). Binance juga menyatakan telah menyisihkan lebih dari $6,34 miliar untuk menutup kerugian, termasuk $5 miliar untuk aset yang terdampak. Yang perlu dicatat, angka kerugian bersih akhir belum disebutkan, dan bursa tidak menjelaskan berapa dari dana yang dibekukan itu sudah benar-benar dikembalikan. Jadi gambaran kerugiannya masih belum tuntas.

Di tengah peristiwa itu, Amanda Fischer, pejabat di organisasi pengawas pasar Better Markets, berpendapat bahwa rancangan aturan bernama Digital Asset Market Clarity Act tidak akan mampu mencegah insiden seperti ini. Menurutnya, kripto memang tidak cocok berada di dalam sistem keuangan yang diatur ketat. Alasannya menyentuh cara kerja uang digital itu sendiri: transfer bisa dilakukan tanpa nama jelas, ada alat pencampur dana (mixer) yang mengaburkan jejak, dan perdagangan berjalan 24 jam tanpa henti. Kombinasi ini membuat dana hasil curian jauh lebih mudah dipindahkan dengan cepat, sering kali lebih cepat daripada kemampuan siapa pun untuk membekukannya.

Di sinilah letak inti perdebatannya. Kalau dana curian bisa berpindah dalam hitungan menit lintas banyak dompet, maka yang menentukan seberapa banyak bisa diselamatkan adalah seberapa cepat dan seberapa leluasa sebuah perusahaan boleh menahan atau membekukan transaksi. Dua rancangan kebijakan menyentuh soal ini dari sudut berbeda. Undang-undang GENIUS Act, yang diteken pada 18 Juli 2025, berlaku bagi penerbit stablecoin pembayaran berizin. Aturan ini mewajibkan mereka punya kemampuan teknis dan prosedur untuk memblokir, membekukan, atau menolak transaksi yang melanggar hukum federal atau negara bagian, serta mematuhi perintah resmi dari pengadilan atau lembaga berwenang. Fischer menggambarkan aturan ini sebagai hanya mengizinkan pembekuan dana lewat perintah pengadilan.

Rancangan CLARITY Act menawarkan pendekatan lain. Versi yang dilaporkan di Senat akan melindungi perusahaan tercakup dari gugatan perdata ketika mereka secara sukarela menahan dana sementara dengan itikad baik. Perlindungan itu berlaku bila perusahaan punya dasar yang masuk akal untuk mengaitkan sebuah transaksi dengan pelanggaran hukum, atau menerima permintaan tertulis resmi dari lembaga berwenang. Penting dicatat, aturan ini tidak mewajibkan penahanan pada setiap kasus, melainkan memberi ruang aman untuk bertindak cepat tanpa takut dituntut.

Namun rancangan itu masih jauh dari jadi aturan. Pada 15 September, Senat menolak mosi untuk melanjutkan pembahasan lewat pemungutan suara tipis 49 melawan 50. Itu baru langkah prosedural, bukan keputusan atas lolos-tidaknya secara final, sehingga nasib aturan ini belum pasti. Yang bisa mengubah arah cerita ke depan adalah perkembangan di parlemen AS, berapa akhirnya kerugian bersih Binance setelah proses pembekuan dan pengembalian selesai, serta apakah para pembuat kebijakan menyimpulkan bahwa kecepatan membekukan dana lebih penting daripada menunggu perintah pengadilan. Sampai hal-hal itu jelas, perdebatan soal bagaimana melindungi dana pengguna kripto kemungkinan akan terus berjalan tanpa jawaban tunggal.