Peretasan Binance $6,3 Miliar Memicu Dua Jawaban Berbeda dari Washington

Pencurian kripto yang diperkirakan mencapai sekitar $6,3 miliar dari Binance pada 29 Oktober langsung berubah menjadi bahan tarik-menarik regulasi di Washington, dengan dua pejabat menawarkan jalan keluar yang sangat berbeda. Satu pihak ingin bursa secara sukarela masuk ke pengawasan federal; pihak lain menilai Kongres sudah kehilangan kesempatan memberi industri ini alat yang lebih tajam untuk melawan pencuri. Inti ceritanya sederhana dan tidak nyaman: kedua gagasan itu sama-sama menjanjikan perlindungan lebih baik, tetapi tidak satu pun yang bisa mengembalikan aset yang sudah hilang atau menghentikan serangan berikutnya seketika.

Ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig, dalam wawancara 30 Oktober mengusulkan agar bursa kripto — termasuk platform lepas pantai seperti Binance — diberi opsi mendaftar secara sukarela ke pengawas federal. Kerangka itu akan mencakup keamanan siber, perlindungan nasabah, serta pengamanan penyimpanan aset. Masalahnya, kata Selig sendiri, Washington tidak bisa memaksa setiap bursa terpusat untuk mendaftar tanpa kewenangan tambahan dari Kongres. Usulan ini masih tahap awal; masa masukan publik dibuka sampai 14 Desember, dan membangun di atas inisiatif 5 Oktober yang mengajukan aturan pengawasan untuk sejumlah transaksi kripto ritel yang memakai leverage atau margin.

Senator Cynthia Lummis melihat masalah dari sisi lain. Menurutnya, yang kurang adalah undang-undang yang membuat perusahaan bisa bertindak lebih cepat. Ia menyoroti CLARITY Act yang gagal lolos pemungutan suara prosedural di Senat pada 15 September karena tak mencapai 60 suara yang dibutuhkan. Lummis berpendapat aturan itu akan memberi perlindungan hukum bagi perusahaan yang membekukan transaksi mencurigakan atas permintaan penegak hukum — “setiap menit yang hilang adalah uang yang lenyap selamanya”, tulisnya. Pandangan itu dibantah oleh Amanda Fischer dari Better Markets, yang menyebut mekanisme pembekuan sukarela sudah ada dan rancangan itu tak akan mengubah apa pun. Lummis balas berargumen bahwa undang-undang tersebut akan menambah kewenangan dan mengurangi risiko tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan aset digital yang tercakup.

Di sinilah mekanismenya penting dipahami. Ketika kripto curian berpindah antar-dompet, satu-satunya cara menahannya adalah membekukan dana itu sebelum pelaku memindahkannya lagi — dan itu lomba dengan hitungan menit. Perusahaan sering ragu bertindak cepat karena takut digugat bila salah membekukan dana orang. Perdebatan Lummis-Fischer sebenarnya soal itu: apakah sudah ada cukup payung hukum agar bursa berani menekan tombol beku tanpa risiko hukum. Perdebatannya tidak sepenuhnya di atas kertas: Binance dilaporkan berkoordinasi dengan mitra untuk membekukan sekitar $3 miliar setelah pencurian, hampir separuh perkiraan kerugian, sambil berjanji menanggung saldo nasabah yang terdampak.

Yang belum terjawab adalah apakah salah satu dari dua pendekatan itu akan benar-benar menghentikan penyerang Binance sebelum miliaran dolar raib. Pendaftaran sukarela baru usulan awal, dan undang-undang yang dimaksud sudah tersendat. Bagi pemegang kripto, yang perlu diikuti ke depan adalah dua sinyal: apakah masa masukan publik pada 14 Desember menghasilkan aturan yang mengikat, dan apakah ada kemauan politik untuk menghidupkan kembali rancangan undang-undang yang kandas. Selama keduanya belum jelas, arah kebijakan — dan dampaknya ke kepercayaan pasar — masih terbuka dan bergantung pada perkembangan di Washington.