Pengawasan Kripto AS Jalan Terus Lewat Aturan Lama Setelah RUU Macet

Ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael S. Selig, menegaskan lembaganya akan tetap mengawasi sebagian pasar kripto dengan memakai kewenangan hukum yang sudah ada, setelah Kongres gagal mengirim RUU CLARITY ke meja presiden. Dalam pernyataannya pada 5 Oktober, ia menyebut kecewa Kongres tak berhasil meloloskan beleid itu, tetapi menegaskan CFTC akan ikut membentuk struktur pasar kripto "menggunakan kewenangan undang-undang yang kami miliki saat ini".

Intinya satu: rencana pengawasan tidak ikut berhenti ketika undang-undang barunya mandek. Alih-alih menunggu aturan baru, regulator memilih menempuh jalur yang sudah tersedia. CFTC sudah menerbitkan pemberitahuan awal rancangan aturan untuk transaksi dan pasar aset kripto — tahap paling dini dari proses pembuatan aturan, jadi bentuk finalnya belum pasti.

Yang membuat ini penting bagi pelaku pasar adalah soal siapa yang wajib tunduk pada siapa. Kerangka yang diusulkan menyasar bursa yang menawarkan perdagangan kripto eceran secara margin, leverage, atau dibiayai — artinya nasabah berdagang dengan dana pinjaman, bukan sekadar membeli dengan uang sendiri. Produk semacam ini membesarkan untung sekaligus rugi, sehingga dianggap berisiko lebih tinggi dan karenanya ditarik ke pengawasan federal. Bursa yang menyediakannya harus mendaftar ke CFTC di bawah hukum yang berlaku sekarang.

Sebaliknya, bursa spot biasa — tempat orang membeli dan menjual kripto langsung tanpa pinjaman — pada umumnya tetap berada di bawah aturan pengiriman uang (money transmission) di tiap negara bagian. Meski begitu, mereka tetap tidak lepas dari kewenangan federal soal anti-penipuan dan anti-manipulasi. Jadi gambarannya bertingkat: makin berisiko produknya, makin ketat lapisan pengawasnya.

Andai RUU CLARITY lolos, batas-batas itu akan jauh lebih tegas. Beleid itu dirancang untuk menetapkan yurisdiksi CFTC atas komoditas digital, memperjelas kewenangan otoritas pasar modal atas sejumlah kontrak investasi terkait komoditas digital, dan mewajibkan perlindungan nasabah bagi entitas terdaftar. Karena belum lolos, pembagian wewenang yang paling rumit itu belum sepenuhnya rampung — dan itulah yang membuat jalur "aturan lama" ini terasa seperti tambal sementara ketimbang kerangka yang tuntas.

Yang bisa mengubah arah cerita ini cukup jelas untuk diikuti: apakah Kongres pada akhirnya kembali menghidupkan dan meloloskan undang-undangnya, dan seperti apa bentuk final rancangan aturan CFTC setelah tahap awal ini. Sebagai catatan, lembaga tersebut juga sudah memperbarui tanya-jawabnya soal investasi tertokenisasi yang diizinkan dan pencatatan berbasis blockchain pada 24 September. Arah akhirnya masih bergantung pada langkah-langkah itu, bukan pada satu pengumuman saja.