Pengadilan Prancis Tolak Permintaan Cepat Hentikan Aturan Data Kripto Uni Eropa

Pengadilan administratif tertinggi Prancis, Dewan Negara, menolak permohonan darurat untuk menghentikan langsung dekret yang menerapkan aturan transparansi pajak kripto Uni Eropa yang dikenal sebagai DAC8. Permohonan itu diajukan dua perusahaan kripto, Bull Bitcoin dan Paymium, yang meminta aturan tersebut dibekukan sementara sambil menunggu putusan penuh. Pengadilan menolak pembekuan itu, tetapi belum memutus soal sah atau tidaknya dekret tersebut — jadi ini kalah di satu babak cepat, bukan kalah dalam perkara pokoknya.

Intinya sederhana: aturan DAC8 mewajibkan penyedia layanan aset kripto mengumpulkan data pribadi dan keuangan penggunanya, lalu data itu dipertukarkan secara otomatis antar otoritas pajak negara-negara Uni Eropa. Dekret Prancis Nomor 2025-1276 memasukkan kewajiban ini ke dalam hukum nasional. Tujuannya transparansi pajak; masalah yang diangkat penggugat adalah keamanannya.

Di sinilah letak perdebatannya, dan mekanismenya patut dipahami karena akan terus muncul. Ketika data soal siapa memegang berapa banyak kripto dikumpulkan di satu tempat, tempat itu berubah menjadi sasaran bernilai tinggi. Kalau basis data seperti itu bocor, informasinya bukan sekadar angka — ia bisa dipakai untuk melacak, memeras, bahkan menculik pemilik kripto beserta keluarganya. Penggugat menyebut Prancis punya banyak kasus perampokan dan penyerangan yang menargetkan pelaku usaha kripto, sehingga risiko itu mereka anggap nyata dan mendesak.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar peristiwa. Pada Agustus 2026, otoritas pajak Prancis mengakui seorang peretas mencuri data 678.438 wajib pajak. Kejadian itu memperkuat argumen bahwa memusatkan data justru menciptakan titik lemah tunggal yang, sekali jebol, berdampak besar.

Meski begitu, pengadilan menilai penggugat gagal membuktikan adanya keadaan yang cukup mendesak. Menurut kutipan dari dokumen pengadilan, menyimpan data transaksi dalam satu register terpusat tidak dengan sendirinya menaikkan kemungkinan kebocoran sampai level yang menuntut pembekuan segera. Pengadilan menyatakan bahwa "kemungkinan adanya risiko yang peluangnya sangat kecil tidak bisa dianggap sebagai keadaan darurat."

Yang perlu digarisbawahi pembaca: putusan ini hanya soal apakah situasinya darurat, bukan soal apakah aturannya benar. Gugatan terpisah untuk membatalkan seluruh dekret masih aktif di Dewan Negara. Penggugat berargumen dekret itu melampaui kewenangan pemerintah dan melanggar hak dasar menurut hukum konstitusi Prancis serta standar privasi Eropa. Mereka bahkan mengutip pernyataan otoritas keuangan publik Prancis sendiri dalam pembahasan parlemen Februari 2026, yang mengakui bahwa memusatkan identitas dan nilai aset dalam basis data besar bisa menciptakan sasaran empuk bagi serangan siber dan penipuan.

Jadi gambarannya masih bergerak. Untuk sekarang aturan tetap berjalan, dan tenggat pelaporan pertama untuk tahun kalender 2026 jatuh pada 30 September 2027 sebelum pertukaran data lintas negara dimulai. Yang akan mengubah arah cerita adalah putusan atas gugatan pembatalan yang masih berjalan itu — di situlah keabsahan dekret benar-benar diuji, bukan di babak darurat yang baru saja berakhir ini.