Partai Berkuasa Korea Selatan Minta Pajak Kripto Ditunda

Partai Demokratis (Democratic Party), partai yang berkuasa di Korea Selatan, secara resmi meminta pemerintah menunda rencana pengenaan pajak atas penghasilan dari kripto dan aset virtual lainnya. Pajak ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Judul laporan ini juga menyebut penundaan sampai 2029 dan pemerintah sedang mempertimbangkannya, tetapi isi laporan hanya menyebut kata penundaan tanpa tanggal baru.

Pajak atas penghasilan membuat untung dari jual-beli kripto berkurang, karena sebagian harus disisihkan untuk negara. Karena itu, kepastian soal kapan pajak mulai berlaku ikut memengaruhi keputusan pelaku pasar. Penundaan berarti beban itu mundur, bukan hilang.

Yang belum jelas adalah apakah pemerintah benar-benar menyetujui usulan ini dan menetapkan tanggal baru. Laporan ini juga tidak menyebut bagaimana harga kripto bereaksi. Sampai ada keputusan resmi, rencana 1 Januari 2027 tetap menjadi acuan.