Netanyahu Kaji Rencana Blockchain untuk Hindari Dampak Sanksi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa ia telah meminta penyusunan sebuah rencana strategis berbasis teknologi blockchain dan mata uang digital. Tujuannya satu: menyiapkan jalur agar negaranya tetap bisa bergerak secara finansial seandainya suatu saat dihadapkan pada sanksi ekonomi internasional atau blokade dari sistem perbankan.

Untuk mengerti kenapa langkah ini masuk akal, perhatikan cara kerja sanksi pada umumnya. Sanksi ekonomi jarang berupa larangan langsung terhadap uang itu sendiri; yang diblokir biasanya adalah jalurnya. Hampir semua transaksi lintas negara mengalir lewat jaringan bank yang saling terhubung, dan ketika sebuah negara diputus dari jaringan itu, pembayaran keluar-masuk menjadi macet meskipun dananya ada. Di sinilah blockchain masuk ke dalam gambaran: teknologi ini memungkinkan nilai berpindah langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa harus melewati bank sebagai perantara. Dengan kata lain, yang dicari Netanyahu bukan sekadar aset baru, melainkan jalur pembayaran cadangan yang tidak gampang ditutup pihak luar.

Yang perlu dicatat, ini masih sebatas permintaan menyusun rencana, bukan kebijakan yang sudah berjalan. Seberapa jauh gagasan ini berkembang akan sangat bergantung pada bagaimana bentuk akhirnya nanti, bagaimana negara-negara lain merespons, dan apakah ancaman sanksi yang melatarinya benar-benar terwujud. Selama hal-hal itu belum jelas, kabar ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal arah pemikiran, bukan perubahan yang sudah pasti di lapangan.