Mantan Pejabat SEC Sebut Rencana Longgarkan Aturan Kripto Langgar Wewenang Kongres

Rencana Ketua SEC Paul Atkins untuk melonggarkan aturan aset kripto mendapat serangan keras justru dari orang dalam lama lembaga itu sendiri. John Reed Stark, mantan kepala kantor penegakan internet SEC dengan pengalaman lebih dari 18 tahun, menyebut paket tersebut ilegal, dan mengancam akan membawanya ke jalur hukum. Ia bahkan meminta Atkins “bersiap untuk bertarung”.

Inti perselisihannya sebenarnya satu hal saja: siapa yang berhak menulis aturan kripto — regulator seperti SEC, atau Kongres. Dan selama pertanyaan itu belum terjawab, “kepastian hukum” yang selama ini dicari industri belum benar-benar ada.

Untuk melihat kenapa, ada baiknya menelusuri urutan kejadiannya. Awal pekan ini, sebuah rancangan undang-undang bernama CLARITY Act gagal melewati pemungutan suara di Senat. Undang-undang itulah yang seharusnya menjadi jalan resmi untuk mengatur struktur pasar kripto lewat Kongres. Setelah gagal, SEC menyatakan akan turun tangan sendiri memberi kejelasan. Pada Agustus lalu, Atkins memperkenalkan paket pengecualian bernama Regulation Crypto Assets, yang menurut kata-katanya sendiri dirancang untuk mempermudah penghimpunan modal dan membiarkan inovasi kripto berkembang di Amerika Serikat.

Di sinilah letak keberatan Stark. Salah satu bagian rencana itu akan membuka pintu bagi penerbit aset untuk menyatakan sendiri bahwa produk mereka bukan surat berharga. Artinya, definisi soal apa yang termasuk surat berharga dan apa yang tidak, sebagian diserahkan kepada pihak yang justru berkepentingan menjualnya. Menurut Stark, langkah ini melampaui kewenangan pengecualian yang dimiliki SEC dan bertabrakan dengan sikap lembaga itu sendiri selama bertahun-tahun di pengadilan. Ia menyandarkan argumennya pada apa yang disebut major questions doctrine — gagasan bahwa persoalan sebesar ini seharusnya diputuskan oleh Kongres, bukan diselesaikan diam-diam lewat aturan teknis sebuah lembaga.

Kenapa hal seperti ini penting bagi orang yang mengikuti pasar, bukan sekadar bagi pengacara? Karena daya tarik utama rencana Atkins adalah memberi industri sebuah pijakan yang jelas. Tetapi aturan yang bisa digugat dan berpotensi dibatalkan di pengadilan bukanlah pijakan yang kokoh. Pelaku usaha sulit membuat rencana jangka panjang di atas aturan yang statusnya masih bisa berubah. Jadi selama sengketa ini menggantung, ketidakpastian itu sendiri yang menjadi kabar — bukan menang atau kalahnya salah satu pihak.

Yang perlu diperhatikan ke depan bukan retorika kedua kubu, melainkan langkah nyatanya: apakah SEC benar-benar mengesahkan aturan itu dalam bentuk finalnya, apakah gugatan hukum betul-betul diajukan seperti diancamkan, dan apakah Kongres kembali membahas legislasi setelah CLARITY Act tersendat. Selama tanda-tanda itu belum muncul, arah persoalan tetap terbuka dan sangat bergantung pada perkembangan berikutnya. Membaca berita seperti ini bukan soal menebak siapa yang benar, melainkan mengenali bahwa aturan yang belum tuntas berarti pekerjaan rumahnya juga belum selesai.