Lummis Dorong Lagi RUU Aturan Kripto Sebelum Tinggalkan Senat AS

Senator Cynthia Lummis kembali mendorong agar Digital Asset Market Clarity Act dibahas lebih lanjut, dilakukannya justru saat ia bersiap meninggalkan Senat setelah masa jabatannya yang sekarang berakhir. Alasannya satu dan diulang-ulang: Amerika Serikat butuh aturan yang jelas soal aset digital supaya inovasi dan lapangan kerja di sektor ini tidak kabur ke negara lain.

Inti dari cerita ini sebenarnya sederhana. Sampai hari ini belum ada payung hukum yang tegas tentang siapa yang mengatur apa di pasar aset digital Amerika. RUU yang didorong Lummis mencoba menjawab itu dengan membangun kerangka federal yang melibatkan dua regulator sekaligus — otoritas pengawas sekuritas (SEC) dan otoritas pengawas komoditas berjangka (CFTC) — serta menata aturan main untuk penawaran dan penjualan komoditas digital. Ketika pelaku pasar tahu persis aturan yang berlaku, mereka lebih berani membangun dan berinvestasi; ketika aturannya kabur, uang dan ide cenderung pindah ke tempat yang lebih pasti. Logika itulah yang dipakai Lummis untuk menekan urgensi.

Masalahnya, jalan menuju undang-undang ini tidak mulus. Pada 15 September, Senat menolak langkah untuk melanjutkan pembahasan H.R. 3633. Hasil pemungutan suaranya 49-50, sementara ambang yang dibutuhkan adalah 60 suara, atau tiga per lima dari seluruh anggota. Artinya meski suara yang mendukung hampir imbang dengan yang menolak, jumlahnya masih jauh dari batas yang diwajibkan untuk membuka pembahasan. Satu senator tercatat tidak ikut memberikan suara.

Meski begitu, pintu belum sepenuhnya tertutup. Setelah pemungutan suara itu, diajukan mosi untuk mempertimbangkan kembali, sebuah langkah prosedural yang menyisakan kemungkinan bagi Senat untuk kembali membahas RUU ini di kemudian hari. Sebelumnya, RUU tersebut sudah lolos di Komite Perbankan Senat dengan suara 15-9 pada Mei, komite yang subkomite aset digitalnya justru dipimpin Lummis sendiri — dan ia tidak lagi mencalonkan diri untuk periode enam tahun berikutnya.

Yang membuat nasib RUU ini belum pasti adalah bagian soal struktur pasar yang masih menggantung. Versi sebelumnya memuat 126 perubahan substantif yang diminta kubu Demokrat, mulai dari ketentuan etika, kewenangan penegakan oleh jaksa agung di tingkat negara bagian, kewenangan Departemen Keuangan terkait risiko larinya dana simpanan stablecoin pembayaran, hingga perlindungan bagi pengembang perangkat lunak. Lummis menyebut RUU-nya sudah siap setelah setahun negosiasi lintas partai yang intens hampir tiap hari, tapi ia juga menekankan dukungan dua kubu tetap dibutuhkan selama pembahasan berlanjut.

Untuk pembaca yang mengikuti pasar kripto, yang perlu diperhatikan bukan janji hasil akhirnya, melainkan sinyal berikutnya. Selama RUU ini belum jelas, ketidakpastian regulasi di AS tetap menjadi faktor yang membayangi. Langkah lanjutan Senat-lah yang akan menentukan apakah pembahasan bisa dibuka kembali — dan di situasi pergantian anggota parlemen maupun regulator yang mengurus kebijakan kripto AS, arahnya masih bisa bergerak ke mana saja.