Lithuania Perketat Pelaporan Kripto, Perusahaan Wajib Kumpulkan Lebih Banyak Data Pelanggan

Lithuania memperketat kewajiban pelaporan bagi penyedia jasa kripto, memperluas data pelanggan dan transaksi yang wajib dikumpulkan setiap perusahaan, seiring Uni Eropa menjalankan kerangka pajak untuk aset digital. Inti perubahannya bukan tarif pajak yang naik, melainkan perusahaan kripto kini didorong menjadi pengumpul data bagi otoritas pajak.

Lewat aturan yang dikenal sebagai VA-63, penyedia jasa kripto yang teregulasi dan operator kripto lokal diminta memperkuat proses pengenalan nasabah dan mencatat identitas pengguna, aktivitas transaksi, serta informasi domisili pajak. Perusahaan juga wajib menyimpan nomor identifikasi pelanggan, catatan transaksi, dan saldo akun.

Mengapa datanya jadi sebanyak itu? Langkah ini menyelaraskan prosedur Lithuania dengan aturan pelaporan Uni Eropa (DAC8) dan kerangka pelaporan aset kripto milik OECD. Logikanya sederhana: jika setiap platform mencatat siapa pemilik akun dan di negara mana ia membayar pajak, otoritas pajak antarnegara bisa saling bertukar informasi secara otomatis. Keuntungan kripto yang dulu mudah berpindah melintasi batas negara menjadi jauh lebih sulit disembunyikan. Agar tidak berlipat, perusahaan yang sudah terdaftar dan memenuhi kewajiban pelaporan di negara anggota Uni Eropa lain tidak perlu melaporkan data yang sama lagi di Lithuania.

Jadwalnya bertahap. Pelaporan tingkat operasional di seluruh Uni Eropa sudah dimulai 1 Januari 2026. Data yang dikumpulkan platform sepanjang 2027 dijadwalkan mulai dipertukarkan otomatis antar-otoritas pajak negara anggota pada pertengahan 2027. Sementara itu, tarif pajak keuntungan aset virtual di Lithuania dinyatakan tidak berubah — beban baru ada di sisi administrasi, bukan besaran pajaknya. Perusahaan kripto yang terdampak harus memperbarui proses pendaftaran nasabah dan sistem pencatatan di belakang layar agar sanggup menangani kebutuhan pelaporan yang membengkak.

Ada pula aturan terpisah yang berlaku sejak 2 Maret, menyangkut sebagian transaksi yang melibatkan token uang elektronik — token yang nilainya dipatok ke mata uang konvensional. Beberapa aktivitas kini butuh izin layanan pembayaran tambahan, mencakup transfer yang dilakukan atas nama pelanggan dan dompet kustodian yang memungkinkan transfer ke pihak ketiga. Namun menukar satu token uang elektronik dengan token lain, atau mengubahnya menjadi mata uang fiat, tidak otomatis dihitung sebagai layanan pembayaran.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah seberapa cepat perusahaan menyesuaikan sistem mereka dan bagaimana pertukaran data otomatis mulai pertengahan 2027 berjalan di lapangan. Arah dampaknya terhadap biaya kepatuhan dan kenyamanan pengguna masih akan bergantung pada penerapan di tiap perusahaan, bukan sesuatu yang bisa dipastikan dari sekarang.