Korea Selatan Wajibkan Pelaporan Transfer Kripto Lintas Negara Mulai Desember

Korea Selatan menyiapkan kewajiban baru bagi penyedia jasa transfer aset kripto: melaporkan data transfer lintas negara ke sistem informasi valuta asing milik bank sentralnya. Undang-undang yang menjadi payungnya dijadwalkan berlaku 3 Desember, sementara aturan pelaksananya masih berupa usulan yang dibuka untuk masukan publik dari 7 Oktober sampai Senin, 26 Oktober.

Satu hal yang perlu dipegang dari langkah ini: ini soal pengawasan, bukan restu. Aturannya tidak menyatakan pembayaran pakai stablecoin menjadi sah atau diizinkan, dan tidak ada klaim bahwa kebijakan ini mendorong naik-turun harga kripto. Yang dibangun pemerintah adalah kemampuan untuk melihat aliran dana.

Kenapa pelaporan transfer lintas negara jadi penting? Aset kripto bisa memindahkan nilai dari satu negara ke negara lain secepat mengirim pesan. Selama ini otoritas punya pandangan yang cukup jelas atas uang yang keluar-masuk lewat bank, karena bank wajib melapor. Aliran dalam bentuk aset digital sering luput dari pandangan itu. Dengan mewajibkan penyedia jasa transfer melaporkan informasinya ke lembaga pemusatan data valuta asing, pemerintah ingin punya "peta" yang sama atas dana yang bergerak lintas batas dalam bentuk kripto seperti yang sudah mereka miliki untuk uang biasa.

Dasar hukumnya adalah Act No. 21714 yang diundangkan 2 Juni. Undang-undang itu menambahkan definisi soal aset kripto dan usaha transfer aset kripto — menamai dan membatasi dulu apa yang diatur, sebelum aturan teknisnya menyusul. Kementerian Keuangan dan Ekonomi menyebut penyedia jasa "akan diwajibkan melaporkan informasi transfer aset kripto ke lembaga pemusatan informasi valas". Usulan aturan pelaksana ini sengaja disusun agar sejalan dengan tanggal berlakunya undang-undang.

Yang belum final adalah aturan teknisnya. Statusnya masih usulan dan masih tunduk pada proses lanjutan, sehingga detailnya bisa berubah setelah masa masukan publik ditutup pada 26 Oktober. Dua hal yang layak diikuti ke depan: bentuk akhir aturan pelaksana setelah masukan diproses, dan apakah penerapannya benar-benar siap saat undang-undang mulai berlaku 3 Desember.