Korea Selatan Perketat Aturan Penyedia Aset Kripto dan Siapkan Pasar Sekuritas Token

Otoritas keuangan Korea Selatan mengajukan paket aturan baru yang memperketat standar keuangan dan kepemilikan bagi penyedia jasa aset kripto, sekaligus menyiapkan pasar resmi untuk sekuritas yang diterbitkan dalam bentuk token. Aturan rinci untuk saham, obligasi, dana investasi, serta sejumlah efek investasi pecahan itu dijadwalkan mulai berlaku 4 Februari 2027, setelah masa masukan publik yang berlangsung 2 Oktober hingga 11 November 2026. Sampai masa itu berakhir, semuanya masih berstatus proposal.

Satu gagasan menjadi poros seluruh rancangan ini: yang menentukan aturan mana yang berlaku bukan teknologinya, melainkan sifat hukum asetnya. Sebuah catatan berbasis blockchain tidak dengan sendirinya mengubah apakah sesuatu itu saham, obligasi, atau bagian dana investasi. Karena itu Korea membuat dua jalur yang terpisah. Bursa kripto, kustodian, dan penyedia transfer tetap tunduk pada kewajiban pendaftaran dan pencegahan pencucian uang. Sementara token yang mewakili hak atas sebuah efek masuk ke dalam hukum pasar modal dan pendaftaran elektronik. Bagi pelaku usaha, pertanyaan intinya menjadi sederhana: hak apa yang sebenarnya dibawa token itu, siapa yang memegang aset nasabah, dan kegiatan jenis apa yang dijalankan bisnisnya.

Untuk penyedia jasa aset kripto, pemeriksaannya kini melebar jauh dari sekadar sistem teknis. Lewat ketentuan yang sudah berlaku sejak 20 Agustus 2026, mereka wajib menjaga rasio utang tidak lebih dari 200 persen, yakni utang tidak boleh melampaui dua kali modalnya. Pemohon juga harus menunjukkan tidak pernah gagal bayar dalam tiga tahun terakhir, dan memenuhi syarat soal pengurus serta pemegang saham utamanya. Logikanya lurus: kalau perusahaan yang menyimpan aset orang banyak ternyata rapuh keuangannya, nasabah yang menanggung kerugiannya saat perusahaan itu goyah. Selain itu diminta pula kecukupan tenaga kerja, infrastruktur komputasi, sistem keamanan siber, dan kontrol internal.

Perlindungan nasabah dipertegas. Dana nasabah harus dipisahkan dari dana milik perusahaan sendiri, dan setidaknya 80 persen nilai ekonomi aset kripto nasabah wajib disimpan di dompet dingin, yaitu penyimpanan yang terputus dari internet sehingga lebih sulit dibobol. Penyedia juga harus punya asuransi, jaminan bersama, atau cadangan dana untuk menutup kerugian akibat peretasan dan kegagalan sistem. Pemisahan dana dan dompet dingin ini penting karena keduanya menjawab dua cara nasabah biasanya kehilangan uang: dana dipakai perusahaan untuk urusannya sendiri, atau aset dicuri saat tersimpan terbuka di jaringan.

Aturan pelacakan transfer juga diperluas. Sebelumnya, transfer senilai minimal 1 juta won antar penyedia terdaftar sudah wajib disertai informasi pengirim dan penerima; kini kewajiban itu diperluas ke transfer berapa pun nilainya antar penyedia terdaftar. Transfer minimal 10 juta won ke penyedia atau penyedia dompet digital di luar negeri wajib dilaporkan ke unit intelijen keuangan Korea, tanpa memandang tingkat risikonya. Tujuannya membuat aliran dana lebih mudah ditelusuri, sehingga ruang untuk menyembunyikan asal-usul uang menyempit.

Di jalur sekuritas token, kerangka terpisah akan mengizinkan penerbitan dan peredaran melalui buku besar terdistribusi untuk saham, obligasi, dana, sertifikat penerima manfaat perwalian non-moneter, dan efek berbasis kontrak investasi. Buku besar itu harus dibagikan di antara setidaknya dua entitas pengelola rekening dan Lembaga Penyimpanan Efek Korea, agar tidak ada satu pihak pun yang memegang catatan sendirian. Entitas penerbit yang mengelola rekening diminta modal ekuitas minimal 4 miliar won beserta staf khusus. Otoritas juga berencana menambah unit lisensi transaksi di luar bursa untuk efek utang, dengan batas pembelian bersih tahunan 100 juta won per bursa bagi investor ritel.

Yang perlu diingat, seluruh paket ini masih proposal selama masa masukan publik, dan tanggal mulai 4 Februari 2027 masih bergantung pada persetujuan yang dibutuhkan. Artinya rincian seperti ambang pelaporan, batas ritel, atau syarat modal masih bisa berubah sebelum resmi. Yang layak diperhatikan ke depan adalah bentuk akhir aturan setelah masukan ditampung, dan apakah tenggat waktunya tetap bertahan setelah proses persetujuan.