Korea Selatan Bersiap Tunda Pajak Kripto untuk Keempat Kalinya, Mundur hingga 2029

Korea Selatan kembali bersiap menunda pengenaan pajak atas keuntungan kripto, kali ini untuk keempat kalinya, dan jika disetujui, pemungutannya bisa mundur sampai 2029. Pajak ini sebenarnya sudah dirancang bertahun-tahun: pertama dijadwalkan mulai 2022, lalu digeser ke 2023, kemudian 2025, dan terakhir ke 1 Januari 2027. Uniknya, setelah enam tahun diperdebatkan, belum satu won pun yang berhasil ditarik dari aturan ini.

Aturannya sendiri cukup jelas. Keuntungan aset kripto dalam setahun yang melebihi 2,5 juta won, sekitar 1.800 dolar AS, akan dikenai pajak gabungan 22% — terdiri dari 20% pajak nasional dan 2% pajak daerah. Tidak ada ketentuan yang memperbolehkan kerugian tahun ini dibawa untuk mengurangi pajak di tahun berikutnya.

Yang membuat pajak ini terus mundur bukan soal tarif, melainkan soal apakah negara benar-benar mampu menagihnya dengan adil. Di sinilah inti ceritanya. Agar bisa menarik pajak dari keuntungan kripto, otoritas pajak perlu tahu berapa untung yang benar-benar dikantongi tiap investor. Untuk transaksi di bursa dalam negeri, datanya mudah dilacak. Masalahnya, transaksi di bursa luar negeri tidak otomatis terlihat kecuali ada kesepakatan pertukaran data antarnegara.

Kerangka pertukaran data itu bernama CARF, mekanisme yang dirancang agar otoritas pajak berbagai negara bisa saling bertukar informasi transaksi kripto lintas batas. Korea Selatan memperkirakan baru bisa mulai bertukar data pada 2027, sementara Amerika Serikat baru dijadwalkan ikut pada 2029. Selisih dua tahun inilah yang jadi ganjalan: selama data dari luar negeri belum mengalir, investor yang memakai bursa asing sulit dijangkau, sedangkan nasabah bursa lokal justru lebih mudah diawasi semata-mata karena transaksinya gampang dilacak. Hasilnya terasa tidak adil — yang kena pajak malah yang memakai platform dalam negeri.

Dorongan untuk menunda datang dari banyak arah. Pada 16 Oktober, seorang anggota parlemen dari partai berkuasa mengajukan aturan yang mengaitkan penerapan pajak dengan tahun kedua setelah pertukaran data CARF pertama Korea Selatan — yang dengan jadwal sekarang berarti 2029. Dari kubu oposisi muncul usulan serupa, bahkan ada yang mengusulkan mundur ke 2030 atau menghapus pajaknya sama sekali. Sebuah petisi di parlemen yang menuntut penundaan dua tahun lagi telah mengumpulkan lebih dari 50.000 tanda tangan, cukup untuk masuk tahap peninjauan resmi. Investor muda disebut punya peran besar dalam debat ini, karena kripto menjadi salah satu alternatif berinvestasi di tengah mahalnya harga rumah dan tekanan keuangan.

Pemerintah pun tampak bergerak ke arah yang sama. Pada 20 Oktober, pejabat kementerian keuangan bertemu perwakilan lima bursa kripto besar dan aliansi bursa aset digital untuk membahas kesiapan penerapan. Kantor kepresidenan dikabarkan mulai condong ke penundaan dengan alasan yang sama: penagihan belum siap, soal keadilan bagi investor, dan mundurnya jadwal pelaporan dari Amerika. Kalangan industri menambahkan kekhawatiran lain, bahwa memajaki terlalu dini bisa mendorong transaksi lari ke bursa luar negeri sambil membebani platform dalam negeri dengan biaya kepatuhan yang lebih berat.

Yang perlu dicatat, semua ini masih berupa usulan. Secara hukum, tanggal yang berlaku tetap 1 Januari 2027, dan untuk mengubahnya tetap dibutuhkan persetujuan parlemen. Jadi yang layak diikuti ke depan bukan sekadar wacana penundaan, melainkan apakah perubahan itu benar-benar diketok di parlemen, serta bagaimana jadwal pertukaran data lintas negara berjalan. Selama kemampuan menagih masih bergantung pada kapan negara lain mulai berbagi data, nasib akhir pajak ini memang sulit dipastikan.