Korea Selatan Bersiap Satukan Kripto dan Aset Token dalam Satu Bursa Resmi

Korea Selatan sedang menyiapkan aturan hukum untuk sekuritas yang ditokenisasi, dan dari dalam industrinya muncul usulan agar seluruh ragam aset digital — mulai dari kripto, sekuritas token, aset dunia nyata, sampai stablecoin — diperdagangkan dalam satu bursa terpadu, bukan tersebar di banyak tempat terpisah.

Inti ceritanya sederhana: negeri itu ingin menaruh semua jenis aset digital di bawah satu atap yang diawasi. "Tokenisasi" sendiri berarti mengubah hak atas sesuatu — misalnya saham atau aset berwujud di dunia nyata — menjadi token digital yang bisa dipindahtangankan. Selama ini tiap jenis aset cenderung punya pasar dan aturannya sendiri. Dengan menyatukannya, pengawas berharap pengawasan jadi lebih rapi dan investor lebih mudah melihat apa yang sebenarnya mereka beli, sementara tiap kategori aset tetap membawa perlindungan dan kewajiban keterbukaan informasinya masing-masing.

Usulan ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya sudah ada rancangan aturan untuk sekuritas token yang mematok modal minimum sekitar 2,8 juta dolar AS bagi sebagian perusahaan, dan membatasi berapa banyak yang boleh dibeli investor ritel di tiap platform berlisensi. Dua pagar ini — modal minimum dan batas pembelian ritel — adalah cara klasik regulator menyaring siapa yang boleh menyelenggarakan pasar dan sekaligus menahan investor kecil dari mengambil posisi terlalu besar di aset yang masih baru.

Yang perlu diingat, ini masih berada di tahap usulan dan penyusunan aturan, bukan sesuatu yang sudah berjalan. Perubahan pada Undang-Undang Sekuritas Elektronik dan Undang-Undang Pasar Modal Korea Selatan baru dijadwalkan berlaku pada 4 Februari 2027. Artinya bentuk akhir bursa terpadu itu, termasuk angka modal dan batas ritelnya, masih bisa berubah sebelum benar-benar diterapkan. Yang layak diikuti ke depan adalah apakah usulan penyatuan bursa ini benar-benar masuk ke aturan final, dan seperti apa detailnya saat tenggat 2027 itu mendekat.