Korea Selatan Belum Putuskan Pajak Kripto, Peluang Penundaan Keempat Menguat

Pemerintah Korea Selatan belum mengambil keputusan soal rencana pajak kripto dan memilih menyerap dulu masukan dari pelaku industri serta Majelis Nasional, di tengah desakan yang menguat untuk menunda aturan itu untuk keempat kalinya sebelum jadwal mulai pada 2027.

Menteri Keuangan dan Ekonomi yang juga Wakil Perdana Menteri, Lee Hyung-il, mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan masukan-masukan tersebut sebelum memutuskan. Pajak ini bukan hal baru: jadwal penerapannya sudah tiga kali diundur, dan kini dipatok mulai 2027. Pada 20 Oktober, pemerintah menemui pimpinan dari lima bursa kripto terbesar di negara itu untuk mendengar pandangan mereka soal kemungkinan penundaan lagi.

Akar persoalannya muncul dalam audit di parlemen. Otoritas pajak, National Tax Service, mengakui sulit memperoleh data yang lengkap atas transaksi yang terjadi di luar negeri maupun di platform terdesentralisasi. Di sinilah inti ceritanya: pajak hanya bisa ditarik atas keuntungan yang bisa dilihat dan dihitung. Kalau sebagian transaksi warga berpindah ke bursa asing atau ke platform tanpa perantara resmi yang catatannya tak bisa diakses otoritas setempat, maka angka keuntungan yang jadi dasar pajak pun tidak utuh. Aturan boleh saja berlaku, tetapi menegakkannya menjadi soal lain.

Yang belum pasti justru menjadi bagian terpenting dari kabar ini. Pemerintah belum menyebut apakah penundaan keempat benar-benar akan diambil; keputusan masih menunggu hasil penyerapan masukan. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah sinyal resmi setelah pertemuan dengan bursa dan pembahasan di parlemen rampung — apakah arahnya menunda lagi, atau tetap jalan sesuai jadwal 2027 dengan mekanisme pengumpulan data yang diperbaiki.