Komite Keuangan Prancis Loloskan Tiga Usulan Pajak Kripto untuk Anggaran 2027

Komite Keuangan di parlemen Prancis menyetujui tiga usulan perubahan pajak yang menyangkut aset kripto, bagian dari rancangan anggaran negara tahun 2027. Persetujuan itu datang setelah komite memutuskan total sepuluh usulan. Yang penting dipahami sejak awal: ini baru satu langkah di dalam proses, bukan keputusan akhir. Ketiga usulan belum menjadi undang-undang.

Usulan pertama akan memperlakukan konversi dari kripto ke stablecoin sebagai peristiwa yang kena pajak, berlaku mulai 1 Januari 2027. Artinya, saat seseorang menukar kripto menjadi stablecoin, momen itu dianggap seperti pencairan dan bisa memicu kewajiban pajak — padahal selama ini banyak orang menukar ke stablecoin justru untuk menahan posisi tanpa benar-benar keluar ke mata uang biasa. Kalau aturan ini jadi, perpindahan semacam itu tidak lagi dianggap netral di mata pajak.

Usulan kedua menerapkan pajak keluar (exit tax) atas aset kripto yang nilainya di atas €800.000 ketika seorang wajib pajak meninggalkan Prancis. Logikanya, negara ingin menagih bagian pajaknya sebelum pemilik aset besar pindah ke yurisdiksi lain. Usulan ketiga sifatnya meringankan: kerugian dari kripto boleh dibawa ke depan selama sepuluh tahun untuk mengurangi pajak di tahun-tahun berikutnya.

Tidak semua usulan lolos. Para anggota parlemen menolak rencana memperluas pajak kekayaan pribadi Prancis agar mencakup aset kripto. Sementara satu usulan dari Paul Midy yang bertujuan menurunkan pajak dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 40 Konstitusi Prancis, yang melarang usulan yang mengurangi penerimaan negara.

Terpisah dari ketiganya, ada usulan lain yang akan mewajibkan wajib pajak melaporkan dompet swakelola (self-hosted wallet) yang menyimpan kripto senilai minimal €100.000. Jika tidak dilaporkan, dendanya bisa mencapai €10.000.

Yang perlu diikuti ke depan adalah jadwalnya. Majelis Nasional dijadwalkan membahas usulan-usulan ini pada 13–19 Oktober, dan pemungutan suara akhir atas anggaran dijadwalkan 17 November. Sampai tahap-tahap itu selesai, arah akhirnya masih bisa berubah — usulan bisa diubah, ditunda, atau tidak lolos sama sekali. Jadi tanggal-tanggal itulah penanda yang menentukan apakah rencana ini benar-benar berlaku atau berhenti sebagai wacana.