Komite Anggaran Prancis Dukung Pajak Kripto Baru, Tapi Prosesnya Direset ke Nol

Komite Keuangan Majelis Nasional Prancis menyetujui beberapa usulan perubahan pajak atas aset kripto, namun pada saat yang sama menolak keseluruhan bagian pendapatan dari anggaran negara 2027 — langkah yang membuat usulan-usulan tadi gugur sebelum sempat berlaku. Jadi ada dua hal yang terjadi sekaligus: arah kebijakannya makin jelas condong memperketat pajak kripto, tetapi secara hukum belum ada satu pun yang berlaku.

Intinya satu: ini sinyal niat, bukan aturan jadi. Memahami bedanya penting supaya kita tidak salah membaca berita serupa di kemudian hari.

Usulan pertama menyasar celah yang selama ini menguntungkan pemegang kripto. Saat ini Prancis baru memungut pajak atas keuntungan kripto ketika aset dijual menjadi mata uang biasa, atau dipakai membeli barang dan jasa. Artinya, kalau seseorang menukar kripto ke stablecoin — token yang nilainya dipatok ke mata uang seperti euro — keuntungannya belum kena pajak karena dianggap belum benar-benar "dicairkan". Usulan baru ini ingin memperlakukan konversi ke stablecoin tertentu sebagai peristiwa yang sudah kena pajak, persis seperti menjual. Penulis usulan, anggota parlemen Nicolas Sansu, menyebut skema lama itu sebagai penangguhan pajak "tanpa alasan yang sah". Yang perlu dicatat: ini bukan tarif pajak baru, melainkan memperluas kapan pajak lama mulai berlaku. Jika disahkan, aturan ini mulai 1 Januari 2027.

Usulan kedua adalah pajak keluar (exit tax) atas keuntungan yang bahkan belum direalisasikan. Mekanismenya begini: kalau total kripto satu rumah tangga melebihi €800.000 dan pemiliknya pindah domisili pajak ke luar Prancis, keuntungan di atas kertas itu bisa dikenai pajak meski asetnya belum dijual. Ini berlaku juga untuk kripto yang disimpan lewat akun luar negeri, kustodian, maupun dompet milik sendiri — dan direncanakan mulai 1 Januari 2027.

Usulan ketiga justru meringankan: kerugian dari kripto boleh dibawa hingga 10 tahun ke depan untuk mengurangi pajak atas keuntungan kripto di masa mendatang.

Komite mengadopsi usulan soal stablecoin dan pembawaan rugi pada 7 Oktober, lalu usulan pajak keluar pada 8 Oktober, dalam pembahasan bagian pertama anggaran 2027 sepanjang 7–9 Oktober. Tetapi karena komite akhirnya menolak bagian pendapatan dari anggaran itu, seluruh paket tadi tidak ikut disahkan.

Di sinilah ketidakpastiannya. Pembahasan di sidang penuh Majelis akan dimulai lagi dari teks asli pemerintah — yang tidak memuat usulan-usulan ini. Supaya hidup kembali, tiap usulan harus diajukan ulang dalam debat lantai, dan belum tentu lolos. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah usulan-usulan itu muncul lagi saat debat penuh dan versi mana yang akhirnya dipakai; selama itu belum terjadi, semua ini masih berstatus rancangan, bukan kewajiban.