Industri Kripto Disebut Mulai Enggan Beri Konsesi Lagi soal Clarity Act

Seorang tokoh industri kripto menyebut kalangan pengembang mungkin sudah sampai di titik di mana mereka tak lagi bersedia terus mengalah dalam pembahasan Clarity Act, setelah teks final rancangan itu menghapus seluruh rujukan ke undang-undang federal soal pengiriman uang tanpa lisensi.

Inti persoalannya sederhana kalau dipecah. Sebuah aturan bisa melindungi seseorang lewat dua jalur: perdata dan pidana. Jalur perdata menyangkut gugatan dan denda, sementara jalur pidana menyangkut tuntutan yang bisa berujung hukuman. Dengan dicabutnya semua penyebutan undang-undang pengiriman uang tadi, pengembang disebut tetap mendapat perlindungan di sisi perdata, tetapi kehilangan tameng di sisi pidana. Artinya, seorang pengembang masih bisa tersentuh risiko tuntutan pidana lewat undang-undang itu, meski di ranah perdata posisinya lebih aman.

Dari situlah muncul pertanyaan yang belum terjawab: seberapa jauh lagi industri sebaiknya bersedia memberi kompromi. Tokoh tersebut mengaku tidak bisa memastikan batasnya, dan sinyal itulah yang menandai bahwa proses tawar-menawar ini belum selesai.

Yang perlu diikuti ke depan adalah bagaimana teks aturan berkembang berikutnya. Jika perlindungan di sisi pidana kembali dibahas, gambarannya bisa berubah; sebaliknya, jika teks bertahan seperti sekarang, ketegangan soal batas konsesi kemungkinan masih terus mengemuka. Arahnya belum pasti dan sangat bergantung pada langkah pembahasan selanjutnya.