Illinois Tunda Pajak Kripto 0,2% Enam Bulan, Harga Nyaris Tak Bergerak

Negara bagian Illinois di Amerika Serikat sepakat menunda penerapan pajak aset kripto sebesar 0,2% selama enam bulan, dari semula 1 Januari 2027 menjadi 1 Juli 2027. Kesepakatan itu dituangkan dalam permohonan bersama yang diajukan ke pengadilan setempat pada 1 Oktober, dan yang menarik: pengajuannya datang dari kedua kubu sekaligus — pejabat negara bagian maupun kelompok industri kripto yang selama ini menggugat aturan tersebut. Keduanya meminta waktu agar perkara soal keabsahan aturan bisa diperiksa lebih dulu sebelum pajaknya benar-benar berjalan.

Intinya satu: ini penundaan, bukan pembatalan. Aturan pajaknya masih ada, gugatannya belum selesai, dan kedua pihak sama-sama menegaskan tetap mempertahankan argumen masing-masing. Yang berubah hanya tanggal mulainya. Karena itulah harga aset kripto nyaris tidak bergerak — Bitcoin di sekitar 83.917 dolar AS (naik 0,05%) dan Ethereum di 2.686 dolar AS (naik 0,21%) — karena bagi pasar, menunda sesuatu yang belum pasti arahnya bukan kabar yang mengubah banyak hal.

Untuk memahami kenapa aturan ini jadi ramai, ada baiknya melihat cara kerjanya. Pajak 0,2% ini bukan pajak atas keuntungan, melainkan pajak atas transaksinya. Begitu aktivitas seperti menukar, memindahkan, atau menyimpan aset digital dicatat di blockchain dan difasilitasi oleh pihak yang masuk kategori 'broker' — misalnya bursa terpusat, sebagian platform DeFi yang memungut biaya, kustodian, atau pemroses pembayaran — potongan itu berlaku untuk pelanggan di Illinois, terlepas dari apakah si pemilik untung atau tidak. Beberapa pihak dikecualikan, termasuk sebagian platform peer-to-peer, penerbit token, dan pedagang yang sekadar menerima kripto sebagai alat bayar.

Di sinilah letak keberatan para penggugat. Mereka menilai aturan ini bertentangan dengan sejumlah ketentuan konstitusi dan, yang lebih praktis, berisiko membuat satu transaksi yang sama dikenai pajak lebih dari sekali karena definisinya yang dianggap kabur. Pihak negara bagian membantah tudingan itu. Perselisihan semacam ini yang akan dibahas di pengadilan selama masa penundaan.

Yang perlu diikuti ke depan bukan harga hari ini, melainkan arah putusannya. Kalau pengadilan akhirnya menguatkan aturan, pajak transaksi di salah satu negara bagian besar AS bisa jadi contoh yang ditiru wilayah lain — dan itu baru berpotensi menyentuh ongkos berdagang kripto secara lebih luas. Sebaliknya, kalau aturan dianggap bermasalah, beban itu bisa gugur. Selama belum ada keputusan, yang kita punya hanyalah jeda waktu, dan pasar tampaknya memperlakukannya persis seperti itu.