Illinois Bikin Pajak 0,2% untuk Aktivitas Kripto, Kini Digugat Sebelum Berlaku

Dua kelompok industri kripto mengajukan permohonan ke Pengadilan Sirkuit Sangamon County pada 8 September untuk menahan berlakunya pajak baru Illinois sebesar 0,2% atas aktivitas aset digital, sebelum aturan itu resmi berjalan pada 1 Januari 2027. Permohonan ini menjadi lanjutan dari gugatan yang lebih besar yang diajukan pada 21 Agustus.

Yang membuat aturan ini berbeda dari pajak kripto yang biasa kita dengar ada pada apa yang dikenai pajak. Pajak yang umum menyasar keuntungan: Anda baru membayar kalau menjual dan untung. Aturan Illinois ini bekerja lain. Ia mengenakan 0,2% pada nilai aset saat aktivitasnya terjadi, yaitu saat ditukar, dikirim, atau disimpan lewat broker, tanpa peduli ada penjualan atau tidak, ada untung atau tidak. Artinya sekadar memindahkan atau menyimpan aset pun bisa menimbulkan tagihan pajak.

Di sinilah letak keberatan para penggugat. Karena pajak menempel pada tiap tindakan, satu rangkaian tukar–kirim–simpan bisa memicu pungutan 0,2% itu sampai tiga kali. Besarnya pun bisa timpang jauh dibanding ongkos layanan yang sebenarnya. Dalam contoh yang mereka ajukan, aset senilai 1 juta dolar mungkin hanya dikenai biaya layanan broker antara 1 sampai 10 dolar, tetapi pajak yang ditarik Illinois mencapai 2.000 dolar.

Beban lain ada di sisi kepatuhan. Broker wajib mendaftar sebelum menjalankan bisnis yang tercakup aturan, dan sejumlah pelanggaran soal pencatatan, pendaftaran, serta pelaporan tergolong kejahatan berat kelas 3, yang bagi perorangan umumnya berancaman dua sampai lima tahun penjara meski hukuman lain seperti masa percobaan masih dimungkinkan. Penggugat menilai aturannya kabur: perusahaan disebut kesulitan memastikan seberapa sering sebuah penyimpanan berjalan menjadi objek pajak, bagaimana menetapkan nilai aset, dan bagaimana memastikan seorang nasabah benar berada di Illinois. Ketidakjelasan itulah yang, menurut mereka, membuat perusahaan berisiko salah tanpa sengaja lalu berhadapan dengan sanksi berat.

Alasan mereka meminta penahanan lebih dulu adalah soal waktu. Salah satu pemimpin kelompok penggugat menegaskan bahwa putusan yang datang setelah pajak berlaku tidak bisa memulihkan kerugian yang sudah terjadi; biaya kepatuhan yang disebut mencapai jutaan dolar dan potensi hilangnya nasabah dianggap tak bisa diputar balik. Dari sisi angka, pemimpin kelompok lain membandingkan perkiraan penerimaan pajak sekitar 60 juta dolar per tahun dengan belanja negara bagian yang lebih dari 224 miliar dolar, untuk menyoroti bahwa hasilnya kecil dibanding beban yang ditimbulkan.

Aturan ini sendiri bagian dari paket anggaran yang ditandatangani Gubernur JB Pritzker pada 16 Juni, dengan broker luar negeri umumnya baru masuk kewajiban pungut setelah meraih setidaknya 100.000 dolar penerimaan kotor dari aktivitas aset digital di Illinois dalam 12 bulan terakhir. Gugatan kali ini juga bukan yang pertama; sebuah kelompok lain sudah menggugat pada 21 Juli dengan keberatan serupa.

Yang menentukan arah cerita sekarang ada di tangan pengadilan: apakah penegakan pajak ditahan lebih dulu selama gugatan konstitusional berjalan, atau dibiarkan tetap berlaku sesuai jadwal. Putusan atas permohonan penahanan itulah sinyal berikutnya yang perlu diperhatikan, karena dari situ akan terlihat apakah tenggat 1 Januari 2027 masih berdiri atau bergeser.