Hong Kong Sahkan Aturan Pajak Kripto, Pelaporan Data Dimulai 2027

Dewan Legislatif Hong Kong pada Rabu (4/11/2026) mengesahkan rancangan undang-undang pelaporan pajak aset kripto. Aturan ini mewajibkan penyedia layanan kripto yang memenuhi syarat untuk memeriksa identitas nasabah dan melaporkan data transaksi mulai 2027. Pertukaran data pajak secara otomatis dengan negara-negara mitra baru akan dimulai pada 2028.

Aturan ini menerapkan kerangka pelaporan aset kripto yang dirumuskan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Data yang dilaporkan mencakup status kependudukan pajak pengguna, serta rincian pembelian, penjualan, dan transfer kripto.

Kenapa ini penting: selama ini aset kripto sulit dipantau, karena transaksinya bisa berpindah antarplatform dan antarnegara. Dengan aturan ini, penyedia layanan wajib mencatat siapa penggunanya dan apa saja transaksinya, lalu data itu bisa dibagikan ke otoritas pajak negara lain. Cara kerjanya mirip dengan pertukaran informasi rekening bank yang sudah berjalan di banyak negara, sekarang diterapkan pada kripto. Ruang untuk menyembunyikan aset kripto dari kewajiban pajak di negara tempat pemiliknya tinggal pun menjadi lebih sempit.

Yang belum terlihat dari pengumuman ini adalah detail penerapannya: bagaimana penyedia layanan akan menjalankan pemeriksaan nasabah, dan negara mana saja yang akan menjadi mitra pertukaran data. Penjelasan lanjutan dari regulator di bagian ini akan menentukan seberapa besar dampaknya bagi pengguna dan pelaku usaha kripto. Dari informasi yang tersedia, belum ada data pergerakan harga yang bisa dikaitkan langsung dengan aturan ini, jadi peristiwa ini paling tepat dibaca sebagai perkembangan regulasi.