Gagal Lolos di Senat, Aturan Kripto AS Kini Ditulis oleh Para Regulator

Upaya menyusun aturan besar untuk pasar kripto di Amerika Serikat tersendat lagi. Rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Clarity Act gagal melangkah maju di Senat setelah kalah tipis dalam pemungutan suara prosedural, 49 berbanding 50. Untuk bisa lanjut, RUU itu butuh 60 suara, jadi hasilnya masih jauh dari cukup dan negosiasinya kini mandek.

Ada satu hal penting yang perlu dipahami dari sini: ketika Kongres tak kunjung sepakat soal undang-undang, aturan tetap harus ada, dan pekerjaan itu berpindah ke para regulator. Kongres adalah pihak yang membuat hukum baru, tapi selama hukum itu belum jadi, lembaga-lembaga pengawas yang sudah ada memakai kewenangan mereka sendiri untuk menetapkan ketentuan sepotong demi sepotong. Itulah yang sedang terjadi sekarang.

Kemacetan pembahasan disebut terkait ketentuan soal etika yang menyangkut bisnis kripto Presiden Donald Trump, dan selama simpul itu belum terurai, Kongres tak bergerak. Sementara pintu legislasi tertutup, beberapa lembaga justru mulai bergerak masing-masing.

Otoritas pasar modal AS memperkenalkan "innovation exemption", semacam pengecualian yang memungkinkan platform yang memenuhi syarat memperdagangkan saham AS versi token di jaringan blockchain tanpa harus mendaftar sebagai bursa efek nasional. Otoritas pengawas pasar komoditas juga mengeluarkan posisi tidak menindak bagi penyedia perangkat lunak yang sifatnya pasif, dan mengajukan rencana aturan pasar kripto yang lebih luas untuk ditinjau Gedung Putih. Bank sentral AS, Federal Reserve, mengusulkan agar penerbit stablecoin di bawah pengawasannya menjamin penuh token yang mereka terbitkan dengan aset yang aman dan mudah dicairkan, serta menyiapkan modal untuk menahan risiko operasional. Lembaga pengawas perbankan OCC pun sedang menggarap aturan stablecoin dan menargetkan rampung pada November.

Gambaran besarnya masih bergerak dan bergantung pada perkembangan berikutnya. Kalau negosiasi di Senat mencair, arah kembali bisa berpindah ke undang-undang yang lebih menyeluruh; kalau tetap buntu, aturan buatan lembaga-lembaga inilah yang lebih dulu terasa di lapangan. Yang layak diperhatikan adalah apakah rencana aturan yang diajukan itu benar-benar diteruskan dan diselesaikan sesuai jadwal, atau kembali tertunda.