FBI Sita Kripto Rp Miliaran untuk Hamas, Ungkap Ribuan Nama Donatur

FBI menyita lebih dari $560.000 dalam bentuk mata uang kripto yang ditujukan untuk Hamas, sekaligus mengambil alih situs dan saluran komunikasi yang dipakai kelompok itu untuk menggalang dana dan merekrut pendukung. Departemen Kehakiman AS mengungkap operasi ini pada 1 September, menggambarkannya sebagai upaya panjang menyasar jaringan yang dikendalikan atas nama sayap militer kelompok tersebut, Brigade Al Qassam.

Satu hal yang membuat kasus ini penting untuk dipahami: kripto sering dikira uang siluman yang tak bisa dilacak, padahal justru sebaliknya. Aset di blockchain publik bersifat *pseudonim*, bukan anonim. Artinya, setiap perpindahan dana tercatat permanen dan terbuka untuk dilihat siapa pun; yang tersembunyi hanyalah nama di balik alamat dompet. Begitu penyidik bisa mengaitkan satu alamat dengan identitas — lewat data dari bursa tempat kripto ditukar ke uang biasa, dari komunikasi online, dan dari sumber informan — mereka tinggal mengikuti alur transaksi antar alamat sampai ke ujungnya. Di sinilah penguasaan atas domain dan server penggalangan dana menjadi kunci: agen bisa mencegat kiriman kripto yang masuk sekaligus mengumpulkan potongan-potongan identitas.

Penyitaan senilai sekitar $560.000 itu tidak terjadi sekaligus, melainkan lewat tiga tahap pada 25 Maret, 25 Juni, dan 10 Oktober 2025. Operasi ini memperluas penyitaan awal $200.000 yang diumumkan pada Maret 2025, yang menyasar setidaknya 17 alamat kripto milik jaringan pengumpul dana yang sudah menggerakkan lebih dari $1,5 juta sejak Oktober 2024. Menurut otoritas, dana itu mengalir lewat bursa, broker over-the-counter, dan rekening atas nama warga Palestina yang tinggal di Turki dan tempat lain. Lewat metode yang sama, FBI juga mengaku memperoleh informasi soal ribuan orang yang menghubungi Hamas secara daring untuk mencoba menyumbang.

Langkah ini bukan yang pertama. Ada gugatan penyitaan perdata senilai $2 juta pada Juli 2025 yang menyasar aset lewat akun Tether dan Binance, sanksi Departemen Keuangan AS bersama Inggris dan Australia pada Januari 2024, peringatan dari jaringan pengawas kejahatan keuangan (FinCEN) pada Oktober 2023, hingga pembekuan akun kripto oleh kepolisian Israel di bulan yang sama. Pola yang berulang: pemerintah makin sering menekan lewat kerja sama dengan bursa untuk memutus jalur dana.

Bagi pelaku pasar kripto, kabar seperti ini tidak langsung menggerakkan harga, tapi memperkuat dua hal yang perlu dicermati. Pertama, pengawasan regulator terhadap arus dana kripto terus mengetat, dan bursa makin dituntut ikut memantau transaksi mencurigakan. Kedua, reputasi kripto sebagai aset yang "tak terlacak" makin pudar — justru transparansi blockchain yang dipakai penegak hukum. Apakah tekanan regulasi ini akan berdampak pada sentimen pasar ke depan masih bergantung pada seberapa jauh langkah lanjutan diambil; yang patut diperhatikan adalah munculnya aksi penegakan baru atau kebijakan bursa yang lebih ketat sebagai sinyal arah.