Aturan Pajak Kripto Baru di Jerman Dinilai Bisa Membebani Investor Ritel

Rencana Jerman menata ulang pajak aset kripto memicu kegelisahan di kalangan pelaku industri di negara itu, terutama karena efeknya pada investor biasa. Inti persoalannya sederhana: pemerintah mengusulkan angka 50% sebagai dasar pengenaan pajak bawaan, dan patokan itulah yang dinilai bermasalah.

Untuk memahami kenapa, bayangkan seseorang menjual kripto yang sudah lama disimpan. Pajak biasanya dihitung dari selisih antara harga jual dan harga beli. Masalahnya, harga beli itu harus dibuktikan. Kalau catatan pembelian tidak lengkap atau asetnya dipindah-pindah antar dompet selama bertahun-tahun, bukti itu sering tak ada. Di titik inilah aturan bawaan bekerja: ketika harga beli tak bisa diverifikasi, negara memakai angka default, dan setengah dari nilai penjualan langsung diperlakukan sebagai dasar kena pajak. Semakin sulit seseorang membuktikan riwayat pembeliannya, semakin besar beban yang jatuh ke pundaknya.

Itulah alasan seorang eksekutif industri menyebut ketentuan ini paling menekan investor ritel. Pemain kecil justru yang paling mungkin tak menyimpan bukti transaksi rapi, sehingga merekalah yang paling rentan terkena patokan bawaan itu, bukan pihak yang punya pencatatan lengkap.

Yang perlu diikuti ke depan adalah bentuk final aturan ini: apakah angka bawaan tetap dipertahankan, dilonggarkan, atau diberi jalan keluar bagi mereka yang catatannya tidak lengkap. Selama masih berupa usulan, detailnya bisa berubah, dan justru detail soal pembuktian harga beli itulah yang akan menentukan seberapa berat dampaknya bagi investor biasa.