Aturan Kripto Rentan Berubah Tiap Ganti Pemerintahan Setelah RUU CLARITY Gagal

Kegagalan Kongres AS mengesahkan RUU CLARITY membuat aturan main untuk kripto kini bersandar pada kebijakan lembaga pengawas, bukan pada undang-undang. JPMorgan mengingatkan bahwa aturan yang lahir dari lembaga seperti ini rapuh karena mudah berubah, dan itu menjadi sumber ketidakpastian baru bagi pasar.

Inti persoalannya ada pada dari mana aturan itu berasal. Kalau sebuah aturan ditetapkan lewat undang-undang, ia sulit diubah karena harus melewati proses panjang di parlemen. Tapi kalau aturan hanya dibuat oleh lembaga pengawas, ia bisa direvisi jauh lebih cepat, bahkan diganti arah begitu pemerintahan berganti dan pejabat barunya punya pandangan berbeda. Tanpa payung undang-undang seperti yang diharapkan dari RUU CLARITY, aturan kripto berada persis di posisi yang mudah berubah itu.

Bagi pelaku pasar, yang jadi masalah bukan sekadar aturannya ketat atau longgar, melainkan aturannya tidak pasti. Setiap pergantian administrasi berpotensi membawa tafsir dan kebijakan baru, sehingga arah pengawasan kripto bisa bergeser dari satu periode ke periode berikutnya. Ketidakpastian semacam ini yang, menurut peringatan tadi, berisiko menimbulkan instabilitas.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah Kongres kembali menempuh jalur legislasi untuk memberi kepastian jangka panjang, atau aturan tetap dibiarkan bergantung pada lembaga pengawas. Selama fondasinya masih berupa kebijakan lembaga, gambaran aturan kripto akan tetap bergantung pada siapa yang memegang kendali kebijakan saat itu.