Aturan Kripto Polandia Kembali Buntu Usai Veto Ketiga Presiden Gagal Dibatalkan

Rancangan aturan kripto Polandia kembali mentok setelah parlemen (Sejm) gagal membatalkan veto ketiga Presiden Karol Nawrocki. Pada pemungutan suara terakhir, dukungan untuk menganulir veto hanya terkumpul 241 berbanding 198 suara, dengan tiga anggota abstain — dan itu belum cukup.

Kuncinya ada pada ambang suara. Untuk membatalkan veto presiden, parlemen tidak cukup bermodal suara terbanyak biasa; dibutuhkan mayoritas tiga per lima, yaitu setidaknya 266 suara dari 442 anggota. Selama angka itu tak tercapai, veto tetap berlaku dan RUU tak bisa naik menjadi undang-undang. Itulah sebabnya angka 241 yang sekilas terlihat mayoritas justru berujung kalah.

RUU tersebut sebenarnya hendak menempatkan pasar kripto Polandia di bawah pengawasan otoritas keuangan setempat, sekaligus menjadi jalan bagi Polandia untuk menerapkan aturan kripto Uni Eropa yang dikenal sebagai MiCA. MiCA itu semacam aturan payung yang berlaku se-Eropa, tetapi tiap negara tetap harus menulis undang-undang lokalnya sendiri agar payung itu bisa benar-benar dijalankan di dalam negeri. Karena undang-undang lokal Polandia inilah yang macet, cara penerapan MiCA di sana kini jadi tidak jelas.

Nawrocki menolak dengan alasan pendekatan pemerintah dinilai terlalu membebani pelaku usaha kripto. Ia juga khawatir aturan yang terlampau ketat malah mendorong perusahaan pindah ke luar negeri, bukan tetap tinggal dan diawasi. Menurutnya, hanya satu dari enam belas usulan perubahan dari kantornya yang diakomodasi dalam pembahasan terakhir, dan ia lebih memilih RUU berbeda yang menitikberatkan perlindungan dari penipuan dan kejahatan keuangan.

Pola ini bukan hal baru. Nawrocki pertama kali memveto beleid kripto pada Desember 2025; upaya pembatalannya di Sejm menang 243 lawan 192 tetapi tetap gagal menembus ambang tiga per lima. Veto kedua turun pada Februari 2026, dan upaya membatalkannya pada April kandas lagi dengan 243 berbanding 191. Tiga kali percobaan, tiga kali berhenti di titik yang sama — sebuah kebuntuan politik yang bertahan lama.

Voting terakhir ini juga berlangsung di tengah tudingan politik seputar bekas bursa Zondacrypto. Menjelang pemungutan suara, Perdana Menteri Donald Tusk mendesak anggota parlemen mendukung pembatalan veto sambil mengutip kesaksian dari sebuah penyelidikan yang menyeret mantan Menteri Kehakiman Zbigniew Ziobro. Ia menyinggung dugaan dana sebesar PLN 2 juta, yang disebut setara sekitar €463.000, serta menyebut keluarga Ziobro dan dugaan pengaturan lewat sebuah yayasan.

Perlu ditegaskan, semua itu masih dalam penyelidikan dan klaim yang dilontarkan di parlemen bukanlah putusan pengadilan. Ziobro sebelumnya juga pernah menghadapi penyelidikan lain terkait masa jabatannya di pemerintahan. Nawrocki sendiri membantah dikaitkan dengan Zondacrypto dan menyatakan tidak pernah bertemu para petinggi atau perwakilan bursa itu.

Untuk pembaca, yang layak dicermati ke depan adalah apakah muncul kompromi berupa RUU baru yang lebih diterima kedua kubu, atau justru kebuntuan ini berlanjut sehingga kejelasan aturan kripto di Polandia terus tertunda. Arah penyelidikan seputar Zondacrypto juga bisa mengubah suasana politik yang membingkai perdebatan ini. Selama supermajoritas 266 suara belum terpenuhi, gambaran besarnya tetap sama: aturannya menggantung.