Aturan Kripto AS Tersendat: RUU CLARITY Gagal di Senat, Nasibnya Kini Diperdebatkan

Upaya menata aturan aset digital di Amerika Serikat kembali tersendat setelah RUU CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act) gagal melewati Senat, kandas dalam pemungutan suara 49-50 karena tidak mencapai ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk maju ke tahap akhir. Yang menarik dari kegagalan ini bukan sekadar angkanya, melainkan bahwa kedua kubu di Kongres justru membaca hasil yang sama dengan cara yang bertolak belakang — satu pihak menyebutnya penundaan biasa, pihak lain menyebutnya bukti bahwa isinya memang bermasalah.

Bagi retail yang mengikuti kripto, kenapa aturan seperti ini penting? Regulasi menentukan kejelasan aturan main: siapa yang mengawasi, produk apa yang boleh, dan batas apa yang berlaku bagi perusahaan aset digital. Ketika RUU semacam ini maju, pelaku pasar biasanya membacanya sebagai sinyal kepastian; ketika tersendat, ketidakpastian itu bertahan lebih lama. Itulah inti dari kegaduhan di Washington kali ini.

Dari kubu Republikan, Perwakilan Tom Emmer memilih menenangkan. Ia menilai kegagalan ini tidak berarti kiamat, melainkan hanya menggeser jadwal. Menurutnya RUU CLARITY akan kembali dibawa ke Senat setelah pemilu sela dan ia memperkirakan bisa disahkan sebelum akhir tahun. Emmer bahkan memakai perumpamaan yang mudah dicerna: mengesahkan GENIUS Act tanpa CLARITY Act ibarat punya ponsel tanpa menara pemancar — perangkatnya ada, tapi tak berfungsi penuh tanpa infrastruktur pendukungnya.

Di seberang, Perwakilan Maxine Waters, anggota senior Komite Jasa Keuangan DPR, menolak dengan alasan yang berbeda. Baginya RUU itu gagal karena tidak berbuat apa pun untuk mengekang apa yang ia sebut korupsi Presiden Trump di ranah kripto. Waters menegaskan, selama Kongres belum mengesahkan aturan untuk menghentikan Trump meraup untung dari kripto, aturan apa pun di sektor ini justru hanya akan mengesahkan tindakan yang ia anggap paling buruk. Inilah sumbatan sebenarnya: bukan soal perlu-tidaknya regulasi, melainkan soal ketentuan etika yang dianggap penuh celah — hal yang membuat sebagian pengusung awalnya pun ikut menolak, padahal RUU ini semula lahir dengan dukungan lintas partai sebelum akhirnya lebih dilihat sebagai RUU Republikan.

Meski begitu, pintu belum benar-benar tertutup. Sekelompok Demokrat yang turut menggarap RUU ini, dipimpin Senator Kirsten Gillibrand, menyatakan tetap akan mengejar aturan kripto dan berkomitmen bekerja secara lintas partai agar legislasi ini bisa lolos.

Yang perlu diikuti ke depan cukup jelas: apakah ketentuan etika yang jadi batu sandungan bisa diperbaiki hingga menarik kembali suara Demokrat, dan apakah kalender politik menjelang pemilu sela memberi ruang untuk membahasnya lagi. Selama dua hal itu belum ketemu titik temu, arah aturan kripto AS masih akan bergantung pada dinamika di Kongres, bukan pada satu pemungutan suara semata.