Aturan Kripto AS Masih Menggantung karena RUU CLARITY Mandek di Senat

Industri kripto di Amerika Serikat kembali berada dalam posisi menggantung setelah rancangan undang-undang bernama CLARITY Act tersendat di Senat. Beleid ini sempat lolos di DPR AS pada 2025, tetapi sejak masuk ke Senat belum juga bergerak. Padahal tujuannya cukup mendasar: menarik garis tegas soal siapa mengatur apa di pasar aset digital.

Inti persoalannya satu, dan ini yang membuat banyak perusahaan gelisah. Selama undang-undang itu belum ada, aturan main kripto di AS sebenarnya hanya disusun oleh dua lembaga pengawas — SEC dan CFTC — bukan oleh undang-undang. Keduanya memang sudah membuat ketentuan sendiri untuk platform perdagangan dan sejumlah aset digital. Tapi aturan buatan lembaga tidak sekuat undang-undang.

Di sinilah letak kerapuhannya, dan ini bagian yang penting dipahami karena polanya akan terus muncul. Aturan yang dibuat sebuah lembaga pemerintah bisa digugat di pengadilan, dipangkas lewat anggaran, atau dibatalkan ketika susunan kekuasaan di Kongres berganti. Kongres punya beberapa cara melakukannya: menggunakan mekanisme peninjauan untuk mencabut aturan lembaga, memotong dana operasional, atau menggelar dengar pendapat yang berlarut hingga penegakan aturan membeku. Semua itu tidak butuh undang-undang baru — cukup suara yang cukup di parlemen dan kemauan politik. Undang-undang hasil kesepakatan dua kubu jauh lebih sulit dibongkar begitu saja, dan itulah yang membedakannya.

Faktor politik inilah yang membuat ketidakpastian terasa nyata. Dengan pemilu sela di depan mata, peta kekuasaan di Kongres bisa bergeser. Kalau itu terjadi, kerangka aturan yang sekarang — yang sebagian besar lahir di bawah satu arah politik tertentu — bisa menghadapi perlawanan serius. Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo menyebut pengalaman setelah pemilu sela 1994 sebagai contoh: saat itu Kongres bergerak keras menentang tindakan lembaga eksekutif, dan hal serupa bisa terulang.

## Kenapa perusahaan ragu dan melirik ke luar negeri

Ketidakpastian ini bukan sekadar urusan pengacara. Bagi perusahaan yang beroperasi sekarang, pertanyaannya praktis dan datang setiap hari: haruskah membangun program kepatuhan di atas panduan yang bisa dibalik dalam setahun-dua tahun? Haruskah merancang produk mengikuti aturan yang mungkin berubah total nanti? Tidak ada jawaban yang bersih. Keraguan yang sama juga menyentuh investor dan konsumen yang punya keterkaitan dengan aset digital di AS.

Sementara itu, kawasan lain sudah bergerak lebih dulu. Eropa punya MiCA, kerangka aturan kripto yang berlaku lintas negara anggota. Singapura punya Payment Services Act. Kedua aturan itu memberi tahu perusahaan apa yang boleh, apa yang tidak, dan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Belum tentu sempurna, tapi bisa diperkirakan — dan kemampuan memperkirakan itulah yang dicari pelaku usaha ketika memutuskan di mana merekrut karyawan dan mendirikan kantor. Kekhawatirannya, perusahaan yang tak kunjung mendapat kepastian lama-lama akan berhenti bertanya dan pindah ke tempat lain.

Yang akan menentukan arah ke depan tidak banyak, tapi jelas: apakah Senat akhirnya menggerakkan CLARITY Act atau membiarkannya, dan ke mana peta kekuasaan Kongres bergeser setelah pemilu sela. Selama dua hal itu belum terjawab, lantai aturan bagi kripto di AS akan terus terasa bergeser — dan untuk saat ini, rancangan undang-undang itu masih tertahan di Senat.