Aturan Kripto AS Dinilai Rawan Goyah Tanpa Dukungan Dua Partai

Mantan Gubernur New York, Andrew Cuomo, menyebut aturan kripto di Amerika Serikat saat ini berdiri di atas pondasi yang rapuh dan bisa berubah hanya dalam satu siklus pemilu. Intinya satu: selama belum ada undang-undang yang disepakati dua partai di Kongres, aturan yang ada sekarang mudah dibongkar kapan saja.

Untuk memahami kenapa, perlu dibedakan dua hal: aturan yang dibuat lembaga pengawas, dan undang-undang yang disahkan parlemen. Di AS, badan seperti SEC dan CFTC sudah menerbitkan sejumlah aturan untuk menata pasar aset digital. Aturan itu memang memberi semacam kerangka, tapi karena dibuat di tingkat lembaga — bukan lewat Kongres — ia bisa ditulis ulang, atau dihapus sama sekali, oleh pemerintahan berikutnya. Undang-undang jauh lebih sulit diubah; aturan lembaga tidak. Di situlah letak kerapuhannya.

Sebenarnya ada upaya menutup celah itu. CLARITY Act, rancangan undang-undang yang dimaksudkan membangun kerangka nasional bagi aset digital, sudah lolos di DPR (House) pada 2025. Tujuannya memberi kepastian aturan bagi pelaku usaha, investor, dan konsumen. Namun rancangan itu mentok di Senat — tanpa pemungutan suara, tanpa kesepakatan, tanpa menjadi undang-undang. Akibatnya kekosongan aturan tetap terbuka, lalu diisi sendiri oleh lembaga-lembaga pengawas dengan cara mereka.

Yang membuat situasi ini terasa mendesak adalah kalender politik. Menurut Cuomo, menjelang pemilu sela, keseimbangan kekuatan di Kongres bisa bergeser, dan Partai Demokrat diperkirakan setidaknya menguasai satu kamar parlemen. Ketika itu terjadi, pengawasan terhadap lembaga yang menerbitkan aturan kripto tanpa payung undang-undang bisa menajam. Kongres punya banyak alat untuk menekan regulator: panggilan paksa (subpoena), pemangkasan anggaran, dengar pendapat yang berlarut-larut, hingga pembatalan aturan lewat legislasi. Cuomo mengaku pernah menyaksikan langsung betapa cepat kendali Kongres bisa menghambat kerja lembaga eksekutif. Ia tidak membingkainya sebagai hal baik atau buruk — sekadar cara kerja kekuasaan parlemen.

Bagi pasar, lingkungan seperti itu tidak nyaman. Perusahaan dan investor sama-sama tidak menyukai ketidakpastian, dan gambaran aturan yang bisa berubah drastis setelah satu pemilu bukan pijakan yang kokoh untuk industri yang butuh perencanaan jangka panjang. Inilah sisi yang patut diperhatikan pembaca: ketidakpastian regulasi kerap menjadi sumber gejolak harga, karena pelaku pasar menyesuaikan posisi setiap kali arah aturan terlihat akan bergeser.

Sebagai pembanding, Cuomo menunjuk Eropa dengan regulasi MiCA (Markets in Crypto Assets) dan Singapura, yang disebutnya sudah punya kerangka menyeluruh dan berstatus hukum. Di sana perusahaan tahu aturannya dan bisa merencanakan langkah. Selama Kongres AS menunda, kata Cuomo, semakin besar peluang pelaku usaha melirik yurisdiksi yang aturannya sudah jelas.

Perlu dicatat, Cuomo tidak merinci pasal apa yang ia inginkan dalam undang-undang dua partai itu, maupun siapa yang bisa menjembatani kesepakatan di Senat. Yang ia tegaskan hanyalah taruhannya. Bagi pembaca, sinyal yang layak dipantau cukup sederhana: apakah Kongres kembali membahas kerangka aset digital setelah pemilu sela, dan ke arah mana keseimbangan politik bergerak — dua hal itulah yang akan menentukan apakah aturan kripto AS menjadi lebih pasti atau justru makin mudah berubah.