Aturan Imbal Hasil Stablecoin Dibuat Kasus per Kasus, Pelaku Minta Kejelasan

Aturan baru untuk stablecoin di Amerika Serikat rampung pekan lalu, pada 21 Oktober, namun justru menyisakan pertanyaan besar: program hadiah atau imbal hasil yang seperti apa yang sebenarnya boleh dijalankan. Alih-alih membuat daftar jelas mana yang diizinkan dan mana yang dilarang, regulator memilih menilai setiap pengaturan satu per satu, berdasarkan fakta dan keadaan masing-masing. Sebuah kelompok yang mewakili kepentingan perbankan langsung bersuara, menilai cara penilaian seperti ini terlalu kabur dan menuntut proses yang lebih terbuka.

Untuk mengerti kenapa ini jadi soal, perlu dipahami dulu apa yang dilarang. Undang-undang yang menaungi stablecoin melarang penerbit membayar bunga atau imbal hasil semata-mata karena seseorang memegang, memakai, atau menyimpan stablecoin tersebut. Logikanya mirip rekening tabungan: kalau cuma dengan menahan sebuah token saja orang sudah dapat 'bunga', itu yang dilarang. Masalahnya muncul di wilayah abu-abu — misalnya ketika pembayaran mengalir lewat pihak ketiga atau perantara. Pembayaran lewat perantara bisa ikut kena larangan kalau terbukti semata-mata dikaitkan dengan memegang atau menyimpan stablecoin, sementara bentuk pengaturan lain akan ditinjau sesuai konteksnya masing-masing.

Titik yang paling banyak disorot adalah dicabutnya sebuah dugaan awal. Rancangan sebelumnya sempat menganggap pengaturan tertentu antara penerbit dan afiliasinya otomatis melanggar larangan imbal hasil. Anggapan itu kini dihapus, dan penilaian dikembalikan ke kasus per kasus. Satu pihak yang mewakili industri aset digital menyambut baik pencabutan ini, dengan alasan aturan final jadi lebih sesuai dengan bunyi undang-undangnya. Di sisi lain, kelompok perbankan melihat kekosongan: tanpa daftar yang tegas, keputusan bergantung pada tafsir yang mereka sebut tidak transparan, dan hasil peninjauannya pun tidak jelas akan diumumkan seperti apa.

Ada alasan kenapa bank ikut gelisah. Kalau stablecoin boleh menawarkan semacam hadiah kepada pemegangnya, uang nasabah berpotensi bergeser dari rekening bank ke token-token itu — dan simpanan nasabah adalah bahan baku bank untuk menyalurkan kredit. Jadi di balik perdebatan teknis soal 'imbal hasil', ada pertarungan yang lebih besar tentang ke mana dana publik akan mengalir.

Yang masih menggantung justru hal-hal yang menentukan dampak nyatanya. Program hadiah yang sudah berjalan sebelum undang-undang berlaku tidak otomatis mendapat pengecualian; semuanya akan diukur dengan standar yang sama. Bagaimana regulator benar-benar menerapkan penilaian kasus per kasus ini, dan apakah proses serta hasilnya akan dibuka ke publik, baru akan terlihat saat aturan mulai berlaku pada 18 Januari 2027. Sampai titik itu, kejelasan yang diminta para pelaku adalah variabel terpenting yang perlu diikuti.