Aturan Besar Kripto Gagal di Senat, Pertarungan Sesungguhnya Justru Terbuka

Rancangan aturan besar untuk pasar kripto di Amerika Serikat gagal melaju di Senat pada Selasa (15 September), dan penolakan itu langsung terasa di pasar: saham-saham terkait kripto rontok, dengan saham Coinbase turun sekitar 7%. Digital Asset Market Clarity Act sempat digadang-gadang sebagai buku aturan yang akan menarik kripto lebih dalam ke sistem keuangan resmi AS. Ketika pemungutan suara prosedural itu kurang suara, industri kembali harus beroperasi tanpa payung hukum menyeluruh, entah untuk berapa lama.

Yang menarik, kegagalan itu justru membuka pertarungan yang selama ini tersembunyi. Ceritanya bukan lagi sekadar "kripto lawan bank". Keduanya sama-sama ingin uang digital dan tokenisasi berkembang. Yang sebenarnya diperebutkan adalah satu hal sederhana: siapa yang akhirnya memegang saldo nasabah — dan menikmati keuntungan ekonominya.

Titik panasnya ada pada istilah *stablecoin yield*, atau imbal hasil pada stablecoin. Stablecoin adalah uang digital yang nilainya dipatok ke dolar. Selama ini fungsinya lebih seperti alat bayar. Tapi kalau penerbitnya boleh membagikan semacam bunga kepada pemegangnya, menyimpan uang dalam bentuk stablecoin bisa mulai terasa seperti menabung — hanya saja di luar bank. Di sinilah bank gelisah. Simpanan nasabah adalah sumber dana murah yang selama ini mereka pakai untuk menyalurkan kredit. Kalau nasabah memindahkan uangnya ke stablecoin yang menawarkan imbal hasil, bank berisiko kehilangan bahan bakar murah itu. Kubu kripto membalikkan argumennya: membatasi imbal hasil sama saja melindungi pemain lama dari pesaing baru.

Pesan kelompok perbankan sesudah voting cukup gamblang. Mereka justru menyatakan mendukung aturan untuk aset digital — silakan atur kripto, akui, biarkan tumbuh — asalkan stablecoin tidak dibiarkan berperilaku seperti rekening bank. Itulah inti pertarungan yang dibuka oleh gagalnya rancangan ini.

Di sisi lain, industri kripto tidak menganggap ini akhir jalan. Strateginya bergeser: kalau lewat Kongres macet, jalur lain adalah regulator, yakni SEC dan CFTC, yang selama ini tetap menyusun kebijakan aset digital dengan kewenangan yang sudah ada. CEO Coinbase Brian Armstrong menyebut kegagalan ini mengecewakan, tapi menegaskan pihaknya "tidak bisa lagi menunggu Kongres" dan yakin kejelasan aturan tetap akan datang lewat regulator. Ketua SEC Paul Atkins pun menyiratkan hal serupa, bahwa lembaganya akan bertindak dengan atau tanpa undang-undang. Perlu dicatat, aturan yang lahir dari regulator memang bisa lebih rapuh — lebih mudah berubah mengikuti pergantian pemerintahan, gugatan hukum, atau pejabat baru — dibanding undang-undang yang disahkan Kongres.

Waktunya pun kurang menguntungkan bagi mereka yang menanti kepastian cepat. Pada Rabu (16 September), pimpinan DPR membatalkan agenda voting dan anggota parlemen kemungkinan langsung memasuki masa reses, baru kembali ke Washington setelah pemilu sela November. Artinya, ruang untuk kembali membahas aturan ini dalam waktu dekat menyempit.

Bagi pembaca, ada beberapa hal yang layak diikuti ketimbang menebak arah harga. Pertama, apakah SEC dan CFTC benar-benar mulai menerbitkan aturan konkret — janji dan tindakan adalah dua hal berbeda. Kedua, bagaimana nasib kebijakan imbal hasil stablecoin, karena di situlah benturan kepentingan bank dan kripto paling tajam. Ketiga, apakah Kongres kembali menyentuh isu ini setelah reses. Sebagai catatan, sebagian kerangka stablecoin sebenarnya sudah diatur lewat GENIUS Act pada 2025 dan kini masuk tahap penerapan, jadi tidak semuanya mengambang.

Yang juga menjaga cerita ini tetap membumi: adopsinya masih terbatas. Survei perusahaan kelas menengah menunjukkan baru sekitar 13% yang memakai stablecoin dan 5% memakai kripto lain. Permintaan mulai ada, tapi banyak pelaku usaha masih menunggu kepastian aturan sebelum benar-benar masuk. Ke mana arah selanjutnya akan sangat bergantung pada langkah regulator dan bagaimana perebutan saldo nasabah ini diselesaikan.