Argentina Ikut Jaringan Global Berbagi Data Transaksi Kripto Mulai 2029

Argentina resmi menyetujui untuk ikut membagikan data transaksi kripto para penggunanya ke otoritas pajak di negara lain mulai tahun 2029, sebuah langkah yang perlahan mengikis salah satu daya tarik lama aset digital: sulit dilacak lintas batas negara.

Inti ceritanya sederhana. Selama ini, jika seseorang menyimpan atau memperdagangkan kripto lewat penyedia layanan yang terdaftar di luar negeri, catatan transaksinya sering luput dari pengawasan otoritas pajak di negara asalnya. Uang di bank sudah lama saling dilaporkan antarnegara; kripto belum. Kesenjangan itulah yang kini ditutup. Pada 14 September, forum global yang mengurus keterbukaan informasi untuk keperluan pajak mengumumkan Argentina setuju menerapkan kerangka pelaporan aset kripto (dikenal dengan singkatan CARF) yang disusun OECD. Kerangka ini pada dasarnya adalah kesepakatan agar negara-negara peserta otomatis saling bertukar data transaksi kripto satu sama lain.

Cara kerjanya begini: bursa dan penyedia layanan aset kripto diwajibkan mencatat dan melaporkan identitas penggunanya beserta rincian aktivitasnya — pembelian dan penjualan kripto memakai uang biasa, pertukaran antaraset digital, pembayaran dengan aset digital, hingga transfer dari dan ke alamat dompet di luar bursa. Data itu lalu dialirkan ke otoritas pajak, yang kemudian membaginya dengan otoritas negara lain yang ikut dalam kerangka yang sama. Argentina tidak hanya mengirim data; ia juga akan menerima data transaksi warganya yang dilakukan di luar negeri. Tujuannya, menurut para perancangnya, adalah menyamakan perlakuan antara transaksi kripto dan transaksi uang konvensional, sehingga keduanya sama-sama terlihat oleh regulator.

Dengan bergabungnya Argentina, kerangka ini kini mencakup 77 yurisdiksi, termasuk negara-negara G20, yang menargetkan pertukaran data pertama pada 2029. Argentina disebut sebagai negara dengan tingkat adopsi kripto yang cukup tinggi, sehingga keikutsertaannya dianggap menambah bobot penerapan aturan ini secara luas. Ketua forum tersebut, Gaël Perraud, menyatakan langkah ini akan membantu memastikan otoritas pajak Argentina memiliki informasi yang mereka butuhkan atas transaksi kripto yang terjadi di luar negeri, sekaligus memperkuat upaya internasional menekan risiko penghindaran pajak yang muncul seiring makin luasnya pemakaian aset kripto.

Yang perlu dicermati, target 2029 bukan berarti tidak ada yang berubah sampai saat itu. Argentina lebih dulu harus menyusun aturan internal dan menetapkan kewajiban pelaporan bagi para penyedia layanan. Karena pengumpulan data kemungkinan dimulai lebih awal — sekitar 2028 agar bisa dibagikan setahun kemudian — kecepatan regulator menyiapkan aturan turunan itulah yang akan menentukan apakah tenggat ini benar-benar terpenuhi. Argentina bukan yang pertama menempuh jalan ini; setelah Jepang pada April lalu, Prancis pun sedang menyusun aturan serupa untuk menaikkan penerimaan pajak dari kripto.

Bagi pelaku pasar, kabar ini lebih soal arah kebijakan jangka panjang ketimbang guncangan harga hari ini. Pesan besarnya: ruang gerak kripto yang selama ini terasa lepas dari pengawasan lintas negara sedang menyempit secara bertahap dan terkoordinasi. Sejauh mana dampaknya terhadap perilaku pengguna akan bergantung pada bentuk aturan turunan di tiap negara dan seberapa disiplin penerapannya — hal-hal yang baru akan terlihat jelas dalam beberapa tahun ke depan.