a16z: Aturan di AS Dinilai Sudah Bisa Menampung KYC yang Dipakai Ulang

Dua penulis dari perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz (a16z) berpendapat bahwa aturan hukum yang sudah berlaku di Amerika Serikat sebenarnya bisa menampung pemeriksaan identitas nasabah yang dapat dipakai ulang untuk keuangan berbasis blockchain — tanpa perlu undang-undang baru. Inti gagasannya satu: nasabah cukup diperiksa sekali, lalu hasil pemeriksaan itu bisa dipakai di banyak layanan, sehingga verifikasi yang sama tidak perlu diulang dari nol setiap kali pindah tempat.

Maggie Hsu dan Michele Korver menuangkan usulan ini dalam esai bertanggal 12 Oktober. Dalam skema yang mereka gambarkan, sebuah penyedia memverifikasi nasabah lalu menerbitkan kredensial yang ditandatangani secara digital, dan kredensial itulah yang kemudian dipakai saat membuka layanan lain. Mereka menegaskan bahwa lembaga keuangan sebenarnya tidak ingin menghindari KYC, melainkan hanya ingin menghindari KYC yang berulang-ulang untuk orang yang sama.

Satu bagian teknis yang penting adalah apa yang disebut *zero-knowledge proof*, atau bukti tanpa pengungkapan. Prinsipnya: Anda bisa membuktikan satu keterangan tertentu tentang diri Anda — misalnya bahwa data Anda sudah pernah diperiksa dan memenuhi syarat — tanpa harus membuka seluruh berkas identitas. Jadi layanan penerima mendapat kepastian yang dibutuhkan, tapi tidak ikut memegang semua dokumen pribadi Anda. Para penulis juga menyinggung kredensial yang ditautkan ke dompet digital serta kontrol kepatuhan yang ditanam langsung di dalam kontrak token.

## Kenapa satu pemeriksaan belum tentu berlaku di mana-mana

Di sinilah gagasan itu bertemu kenyataan hukum yang ada. Aturan perbankan saat ini tidak otomatis membuat pemeriksaan identitas di satu lembaga langsung sah di setiap layanan lain. Setiap bank wajib punya program identifikasi nasabah sendiri yang memakai prosedur berbasis risiko, sampai bank itu yakin betul mengenali identitas sebenarnya dari tiap nasabah. Sebuah bank memang boleh bersandar pada pemeriksaan bank lain, tetapi hanya bila penyandaran itu masuk akal, lembaga lain tersebut diawasi oleh regulator federal dan tunduk pada aturan program anti pencucian uang, serta ada kontrak yang mewajibkan sertifikasi tahunan bahwa program itu benar dijalankan. Yang perlu digarisbawahi: bank yang bersandar tetap memikul tanggung jawab atas kewajiban kepatuhannya sendiri. Artinya, "dipakai ulang" bukan berarti "lepas tanggung jawab".

Arah regulasi memang mulai membuka ruang. Pada 8 September, otoritas pengawas keuangan AS menjelaskan bagaimana kredensial digital bisa masuk ke dalam program identifikasi nasabah sebuah bank atau koperasi kredit. Lembaga boleh mempertimbangkan kredensial resmi terbitan pemerintah yang belum kedaluwarsa, termasuk SIM digital terbitan negara bagian, sepanjang memenuhi syarat internal lembaga itu. Kredensial elektronik dari pihak ketiga pun bisa dipakai sebagai metode verifikasi non-dokumen, asalkan diizinkan oleh program lembaga, dan bank penerima harus memastikan penyedianya memakai tingkat autentikasi yang setara dengan yang akan dipakai bank itu sendiri.

Namun penjelasan itu tidak menciptakan satu kredensial tunggal yang wajib diterima semua layanan onchain. Setiap lembaga tetap harus memenuhi syarat programnya masing-masing. Contoh yang searah adalah aturan GENIUS Act untuk penerbit stablecoin pembayaran, yang memperlakukan penerbit berizin sebagai lembaga keuangan dan mewajibkan program anti pencucian uang serta identifikasi nasabah, termasuk verifikasi pemegang akun.

## Yang masih menggantung

Usulan FinCEN yang terbit 10 April bahkan mencantumkan identitas digital serta pemantauan dan analitik blockchain sebagai alat kepatuhan yang mungkin dipakai, dan menyatakan bahwa eksperimentasi teknologi yang bertanggung jawab saja tidak dengan sendirinya menaikkan risiko sanksi. Tetapi aturan itu masih berstatus usulan; masa pemberian masukannya baru ditutup 9 Juni 2026, jadi belum menjadi ketentuan final.

Yang penting dipahami pembaca: pendapat kedua penulis a16z bahwa hukum yang ada sudah cukup adalah tafsir mereka, bukan keputusan resmi regulator. Mereka sendiri mengakui titik lemahnya — sebuah token yang tidak bisa dipindahtangankan belum tentu membuktikan bahwa orang yang sekarang memegang dompet itu adalah orang yang dulu identitasnya diperiksa. Soal masa berlaku, pencabutan, dan pembuktian siapa yang benar-benar mengendalikan dompet semuanya bergantung pada cara teknis penerapannya. Jadi gagasan "verifikasi sekali, pakai berkali" terdengar efisien, tapi kelayakannya akan diuji di tataran aturan final dan di detail implementasinya — dua hal yang sampai sekarang masih bergerak.